Bidan PTT Harus Setor Rp30 Juta

RANTAU– Wakil Ketua PAC PPP Labuan Batu, Muhammad Darwin mengatakan dirinya menerima laporan dugaan pemerasan terhadap bidan pegawai tidak tetap (PTT)Pemerasan terhadap para bidan desa itu dilakukan oleh oknum Dinas Kesehatan Labuhan Batu dengan motif harus menyetorkan uang sebesar Rp30 juta jika para bidan PTT tahun 2011 ingin mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari dinas kesehatan tersebut.  

“Ada beberapa pengaduan yang disampaikan korban yang merupakan para bidan PTT

BACA JUGA: FPI: Ada NII yang Larang Shalat!

Mereka mengaku harus menyetorkan uang Rp30 juta ke Dinkes demi keluarnya SK,” tegas Darwin
 
Atas pengaduan yang diterimanya itu, Darwin kemudian melakukan investigasi dan menemukan beberapa bukti indikasi percaloan tersebut.
Hasil investigasi itu kata dia, beberapa pegawai PTT diketahui telah menyetorkan uang kepada salah seorang calo yang disebut-sebut merupakan orang di lingkungan Dinas Kesehatan

BACA JUGA: Forum Ulama Kantongi Bukti Kaitan NII-Al Zaitun

Bahkan kata dia, uang tersebut turut mengalir kepada pejabat yang mengeluarkan SK para Bidan PTT tersebutApalagi, kata Darwin, Plt Kadiskes turut mengetahui terjadinya praktek percaloan tersebut setelah dikonfirmasinya melalui telepon.

Sehingga, dia menyayangkan telah terjadi penyalah gunaan jabatan dan wewenang di Dinkes Labuhan Batu.
“Parahnya ketika saya menkonfirmasi kepada Kadinkes dia bilang itu (percaloan) persoalan yang lumrah dan wajar terjadi di semua daerah,” tutur Darwin

BACA JUGA: Masih ada Bercak Darah di Masjid Adizkra

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr Alwi Mujahid ketika dikonfirmasi wartawan membantah dirinya mengetahui adanya percaloan di instansi yang dipimpinnyaAlwi menegaskan dirinya hanya dicoba oleh seseorang untuk dilibatkan dalam masalah percaloan tersebut.

“Saya tidak tahu masalah percaloan tersebut, apalagi jumlah uangnyaMemang bang Darwin menelpon saya tapi saya katakan saya tidak terlibat dan tidak mau campur tangan atas hal itu,” tutur Alwi

Ditambahkan Alwi, percaloan di kantornya tersebut tidak ada hubungan dengan dirinya secara pribadi maupun kedinasan.(riz/syaf/fuz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK, DPRD Seluma Lumpuh