jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Mukhamad Misbakhun meluncurkan kanal pribadinya di YouTube, Sabtu (26/6). Politikus Partai Golkar itu memakai nama Cak MM untuk akunnya di situs berbagai video tersebut.
Menurut Misbakhun, kanal barunya tersebut melengkapi akunnya di media sosial baik Twitter maupun Instagram.
BACA JUGA: Sri Mulyani Benarkan Pungutan PPN Sembako, Tetapi
"Ini juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat," ujarnya kepada JPNN.com, Minggu (27/6).
BACA JUGA: Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Lebih Kreatif ketimbang Berencana Memajaki Sembako
Unggahan perdana politikus Golkar itu ialah video berdurasi 28 menit 47 detik. Pada bagian kanan atas video itu terdapat tulisan Time Out yang artinya jeda waktu.
Misbakhun dalam video itu menyampaikan kritik dan tawaran solusi atas rencana Kementerian Keuangan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor sembako, pendidikan, dan kesehatan.
BACA JUGA: Kemenkeu Mau Naikkan Tarif Pajak? Simak Dahulu Saran dari Misbakhun Ini
Rencana Kemenkeu mengenai perluasan dan kenaikan PPN itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Misbakhun menuturkan dirinya beberapa waktu lalu blusukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu berdialog langsung dengan para pedagang guna membicarakan rencana pemerintah menerapkan PPN sembako.
Menurut Misbakhun, konsumen sembako tidak hanya kelompok tertentu yang mampu, tetapi dari semua kalangan. Dia menyebut pemberlakuan PPN atas sembako tidak tepat dilakukan pada kondisi pandemi.
Anggota Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu juga menepis dalih para pejabat Kemenkeu tentang perluasan PPN baru diberlakukan setelah pandemi berakhir.
"Tidak ada seorang pun, baik itu ahli epidemiologi, ekonomi, maupun berbagai ilmu lainnya yang dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir," katanya.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu memperkirakan penerimaan negara yang diharapkan dari perluasan dan kenaikan tarif PPN tidak cukup besar. Alasannya, tidak semua kalangan menengah ke atas yang mengonsumsi beras premium, beras basmati, dan daging wagyu Kobe.
"Apakah pola konsumsi tersebut masih bertahan di masa pandemi Covid-19 saat ini?" kata Misbakhun.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni