jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tidak menyetujui jika izin mendirikan bangunan (IMB) dihapus seiring penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Yang diperlukan adalah penyederhanaan rezim perizinan," katanya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta, Minggu (16/2).
BACA JUGA: Pelajar Tewas Ditusuk, Bima Arya: Harus Ada Evaluasi
Menurut dia, selama ini perizinan memang sedemikian rumit, mulai IMB, ada izin lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hingga Analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
Kewenangan perizinan tersebut juga berbeda-beda. Misalnya IMB di pemerintah kota, Andalalin ditangani oleh konsultan, sehingga proses perizinan bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan.
BACA JUGA: RUU Omnibus Law: Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing
"Jadi, ini harus disederhanakan. Jadi, poinnya adalah penyederhanaan sistem atau rezim perizinan, bukan penghapusan IMB," katanya.
Bima juga menyoroti RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur mengenai penetapan upah minimum di tingkat provinsi oleh gubernur sehingga tidak lagi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
BACA JUGA: RUU Omnibus Law: Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan
"Harus dikaji dululah, ya, karena karakteristik tiap kota kan bisa berbeda-beda," ujarnya.
Demikian pula mengenai poin bahwa wali kota atau bupati yang bisa dipecat oleh gubernur dalam RUU Cipta Kerja, Bima berpendapat pikiran untuk mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi.
Namun, Bima Arya masih belum yakin jika draf Omnibus Law yang beredar itu valid, termasuk soal adanya poin bahwa wali kota dan bupati bisa diberhentikan oleh gubernur.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku pernah sekilas mendapatkan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang masih mengklarifikasi draf tersebut.
"Tapi poinnya adalah proses Omnibus Law ini harus lebih transparan, inklusif, dan partisipan," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan