MATARAM - Sedikitnya seribu massa dari berbagai elemen menggelar unjukrasa di DPRD NTB, kemarinAksi solidaritas terkait tragedi Sape berdarah itu berakhir ricuh
BACA JUGA: Optimis Produksi Jagung Capai 1 Juta Ton
Sejak awal, ketegangan antara massa dan aparat sudah terlihatKetegangan memuncak ketika massa membubarkan diri
BACA JUGA: 53 Ribu Lansia Terlantar di Kalsel
Massa yang awalnya berjalan tertib ke arah selatan menuju Perempatan BI, mulai terlihat tak terkendali.Bahkan massa sempat melempari baliho dan beberapa pagar jalan sambil berjalan menuju Jalan Airlangga
Aparat kepolisian yang terus mengawal mereka nampaknya mulai bersikap
BACA JUGA: Perusahaan Sawit Tolak Bayar Pajak Galian C
Sejumlah aparat lari menerobos kerumunan massaNamun personel lainnya berupaya menenangkan suasana.Empat truk personel polisi lengkap dengan tameng dan pentungan terus mendesak massa ke arah selatanBahkan mobil anti huru-hara siaga penuh dan terus mengikuti massa yang mulai mengarah masuk ke kampus-kampus di sejumlah universitas di Kota Mataram itu.
Sebelumnya, di depan Kantor DPRD NTB, massa dari berbagai elemen secara bergantian melakukan orasiIntinya mereka mengecam tindakan aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka pada masyarakat kecil di Sape, Bima.
Mereka menuntut, polisi yang menembak warga diproses secara hukumSementara para pimpinan polisi, mulai dari kapolsek, kapolres hingga kapolda harus bertanggung jawab terhadap kasus SapeMassa yang tak diizinkan masuk ke kompleks DPRD NTB ini terus melakukan orasiBahkan sejumlah aktivis perempuan juga turun memberikan orasi.
Massa juga menggelar teatrikal yang mempertontonkan kekerasan terhadap warga LambuDalam teatrikal yang dipertontonkan dihadapan polisi para wanita disiksa dan ditendang layaknya kekerasan yang menimpa warga di Lambu
Selain itu, massa tetap menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dicabutIUP bernomor 188 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, yang mencakup areal tambang seluas 24.980 hektare di wilayah Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.
"Polisi itu musuh rakyat, mereka telah menindas rakyat dengan kekuatan senjatanyaKapolda NTB, Kapolres Bima, dan Bupati Bima harus bertanggung jawab terhadap insiden Lambu berdarah itu," teriak salah seorang orator.
Massa menuding, tindakan polisi yang represif dengan berlindung di balik alasan demi ketertiban umum adalah tindakan yang salah"Unjuk rasa di Pelabuhan Sape hingga mencuat tragedi berdarah itu dilakukan warga Bima untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannyaUsaha tambang emas di Bima itu dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang berakibat petani kesulitan air," kata Ali Khairi, dari Walhi NTB.
Kapolres Mataram AKBP Kurnianto P mengatakan, pihaknya selalu siap mengawal dan mengamankan aksi solidaritas massaTapi, ia meminta para pendemo tidak berbuat anarkisPihaknya juga tidak akan terpancing orasi yang menyudutkan polisi"Mereka bebas berorasi sepanjang itu tidak melanggar etikaDan juga kita sudah berkomunikasi dengan korlap aksi untuk menjamin keamanan pada saat unjukrasa berjalan," katanya(cr-mis/lil/rur/gun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rob di Pontianak Diprediksi Semakin Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi