JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah yang digadang-gadang mulai 2012 mendatang, diperkirakan bakal mengancam posisi kepala daerah (kada)Pasalnya, dari delapan area perubahan yang menjadi target pelaksanaan reformasi, salah satunya tentang transparansi pengelolaan keuangan oleh kepala daerah
BACA JUGA: Nasib WNI ABK MT Gemini Kian Tak Pasti
Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Herry Yana Sutisna di kantornya, Jumat (20/5), menyatakan, bila kepala daerah tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, maka penjara menjadi taruhannya
BACA JUGA: Eksploitasi Hutan Tanpa Izin Harus Berhenti
Terutama bagi kada yang suka menggunakan dana APBD sesuka hatinya," katanyaMenurutnya, kekhawatiran bakal banyak kepala daerah masuk penjara itu bukannya tanpa alasan
BACA JUGA: DPR Minta Negara Tegas pada NII-Al Zaytun
Sebab dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan anggaran di daerah sangat parahHal ini terbukti dengan banyaknya laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini disclaimer."Hanya belasan persen daerah yang mendapatkan opini baikLebihnya buruk, ini akan membahayakan posisi kepala daerah nanti saat pelaksanaan reformasi birokrasiApalagi jika tidak mau tertib dalam pengelolaan keuangan," tandasnya.
Dia pun menyatakan keprihatinannya pada daerah yang masih menganggap remeh dengan masalah akuntabilitas keuanganDari temuan BPK, penyelewengan keuangan yang paling banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
"Ini bisa terjadi karena banyak pejabat di daerah tidak tahu bagaimana mengelola administrasi keuangan, atau bagaimana mekanisme penggunaan dan pengeluaran anggaranAkibatnya, negara mengalami kerugianItu sebabnya, para pegawai pengelola keuangan harus diberikan pengetahuan dan bimtek tentang anggaran," tandasnya(Esy/cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazaruddin Pernah Ancam Obrak Abrik MK
Redaktur : Tim Redaksi