Birokrasi Jadi ATM Parpol

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menopang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasiJika tidak, Menpan akan mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan para menteri.

“Presiden harus memberikan support penuh pada Menpan

BACA JUGA: KKP Butuh Rp 50 Miliar Bebaskan Tanah Kantor Baru

Tugas mengubah mental aparatur dan menata birokrasi sangatlah beratKalau SBY lepas tangan, menteri-menteri lainnya akan semaunya dan ogah melakukan reformasi,” kata Eko Prasojo, pakar administrasi UI di Hotel Sahid, Selasa (13/4).

:TERKAIT Lanjutnya, penolakan para menteri ini karena dihadapkan dengan politik/kekuasaan dan ATM birokrasi

BACA JUGA: Penyakit Birokrasi Dorong Ekonomi Biaya Tinggi

Saat ini birokrasi Indonesia semakin terkooptasi dan terintervensi oleh parpol yang menyiapkan kemenangan pemilu bagi partainya“Birokrasi menjadi sumber ATM bagi parpol

BACA JUGA: Sujudi Dituntut 5 Tahun Penjara

Tingginya intervensi politik inilah yang menyebabkan gangguan pada kinerja birokrasi,” tegas Eko.

Karena itu, tambahnya, system politik dan hukum harus direformasi totalHarus ada batasan antara pejabat karir dan pejabat politik di pusat maupun daerahHal ini untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi.

“Seperti di negara-negara maju, pejabat politik hanya dimungkinkan jika dipilih langsung oleh rakyat atau mendapatkan persetujuan dari pejabat yang dipilih rakyat,” pungkasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa Terhadap Paskah