JAKARTA -- Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPR) akan menyelidiki dugaan pembocoran data rahasia, yakni surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 21 transaksi mencurigakan yang dilakukan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"BK akan menyelidiki apa ada upaya pembocoran," kata Ketua BK DPR RI, MPrakosa, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9)
BACA JUGA: Pengamat: Meski Semua Menteri Diganti, Tidak Ada Perubahan
"Kalau ada dugaan pelanggaran etika, BK akan menyelidik dan memeroses
BACA JUGA: Parpol Siap-siap Saja Kadernya Dikembalikan
Dia menjelaskan, pada awalnya BK minta data transaksi menyangkut anggota DPR yang tengah diselidiki, ke beberapa instansi terkait, melalui Pimpinan DPR
BACA JUGA: Terserang Jantung, Anggota DPR Meninggal
Begitu juga, kata dia, BK belum tahu apakah surat yang dimaksudkan itu sudah ada jawabannya"Jawabannya belum sampai di BKSampai sekarang saya tidak tahu, saya belum lihat jawabannya sampai sekarang," jelasnya
Lantas belum sampai ke BK, tapi pimpinan DPR sudah membuka ke publik meskipun tidak menyebutkan namanya apakah bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik? Prakosa tidak menjawab tegas.
"Saya belum tahu persis, silahkan tanyakan ke pimpinanNamun dalam kode etik BK pasal 7 mengatakan seorang anggota dewan tidak boleh membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya," tegas Prakosa kembali"Mengenai ini tanyakan kepada pimpinan, sampai sekarang saya tidak tahu," tegasnya
Ditegaskannya kembali, BK belum melihat data, isi surat bahkan evaluasinya"Surat dari instansi itu rahasia, bukan hanya isinya, suratnya juga," katanya
Apa ada upaya BK meminta kepada pimpinan DPR? Menurut Prakosa, permintaan itu tidak bisa hanya dilakukan secara lisan"Saya ingin suratnya disampaikan resmi ke BK dan di trip surat itu dilakukan sebagai sesuatu yang rahasia," tuntasnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Boleh Menjadi Anggota KPU
Redaktur : Tim Redaksi