JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, reshuffle kabinet merupakan benih-benih konvensi Tata Negara yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Sehingga, meskipun semua menteri diganti di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Ia mengaku tidak memupuk harapan akan terjadinya perubahan meski reshuffle benar terjadi.
"Terus terang saya tidak ingin memupuk perubahan apabila terjadi reshuffle kabinet, dan semua menteri diganti juga tidak ada perubahan," kata Margarito saat diskusi bertajuk Reshuffle Kabinet atau Ganti Presiden di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, Selasa (20/9).
Alasan mantan Staf khusus Yusril Ihza Mahendra ini, Indonesia sudah memiliki catatan buruk dan kesalahan besar ketika mengangkat Wakil Presiden Boediono yang terlibat kriminalitas sebagai Wakil Presiden RI.
"Karena kita punya catatan buruk
BACA JUGA: Parpol Siap-siap Saja Kadernya Dikembalikan
Misalnya saja Boediono sebelum dilantik sudah bermasalahDikatakanya, permasalahan reshuffle ini hanya melokalisir permasalahan bangsa karena kewenangan untuk mengangkat dan menurunkan jabatan menteri hanya ada di Presiden, dan dari tahun lalu isu ini sudah bolak-balik dibicarakan.
Karenanya Margarito menekankan, Wapres Boediono tidak mungkin berbicara dengan orang-orang DPR, karena dirinya memang bermasalah dalam kasus Bank Century
BACA JUGA: Terserang Jantung, Anggota DPR Meninggal
"Urusan membongkar kabinet menteri tidak ada urusan dengan kasus kriminalPermasalahanya sekarang kata Margarito, tinggal keberanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengganti rezim pemerintahan
BACA JUGA: Politisi Boleh Menjadi Anggota KPU
"Masalahnya sekarang di SBYBerani tidaknya mengganti Presiden, harus ada kecerdasan dan keberanian DPR," tandasnya(kyd/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Penggugat Pemilukada Buton Pasrah pada Putusan MK
Redaktur : Tim Redaksi