jpnn.com - JAKARTA - Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta dalam ajang Pilkada masih dipertanyakan banyak kalangan.
Mengingat atasan mereka, Gubernur Basuki T Purnama merupakan salah satu dari tiga kontestan.
BACA JUGA: Tok... Tok... Tok... DPT Pekanbaru Ditetapkan 572.092
Namun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika menjamin, PNS di Pemprov tak akan ada yang memihak siapapun selama masa kampanye dan bersifat netral. Karenanya, dia meminta tidak ada yang perlu khawatir dengan PNS DKI.
"PNS DKI saya kira netralitasnya tidak perlu diragukan. Karena baik Plt (Gubernur), petahana, atau kandidat lain, selalu beri dukungan supaya netral," ucap Agus di Jakarta, Selasa (6/12).
BACA JUGA: Perang Alat Peraga Kampanye Terganggu Cuaca Ekstrem
Dia pun dengan lantang, menegaskan, jika ada PNS yang coba bandel dan tidak bersikap netral, maka hanya satu pilihan hukuman yang didapatkan. Yaitu, lanjutnya, berujung pada pemecatan.
"Kalau ada yang melanggar, ya pasti akan langsung dipecat," jelas Agus.
BACA JUGA: Jeblok di Survei, Timses Anies-Sandi: Ini Tidak Mewakili Masyarakat
Sementara itu, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni, mengatakan, PNS juga tak boleh terlalu kaku, sepanjang tak menyalahi aturan. Pasalnya, mereka mempunyai hak suara.
"Intinya jangan pakai atribut, puasakan mulut. Kalau hanya dengar visi-misi bisa. Kan kita juga punya hak pilih," tutur Nurshasni.
Akan tetapi, Sekretaris Komisi A Syarif, yang juga politisi Gerindra itu, menegaskan, PNS kalau ingin mendengarkan visi-misi, sebaiknya tetap tidak datang, walaupun usai jam kerja.
Dia menuturkan, lantaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bersifat dinamis, para PNS tak punya jam kerja.
Dia pun mencontohkan bagaimana pekerja Penanganan Prasarana dan sarana Umum (PPSU) yang bisa bekerja sampai malam. Karenanya, dia meminta PNS bisa mendengarkan visi misi dengan memanfaatkan teknologi media.
"Saran saya kalau ingin dengar, kehadiran fisik udah kurang. Dengan baca koran, media, bisa dilihat. Kalau fisik beresiko. Kalau punya keberanian, silahkan. Netralitas ini mau kemana sih? Tadi dikatakan (waktu bekerja) pelayanan publik di saat jam kerja. Sedangkan sekarang untuk kejar TKD dinamis, sampai malam masih kerja," pungkas Syarif. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok dan Atty Terancam Tak Bisa Ikut Debat Kandidat
Redaktur : Tim Redaksi