JAKARTA - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menyinergikan program keluarga berencana (KB) pusat dengan daerahSalah satunya dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang lebih besar dari APBD di seluruh kabupaten/kota.
Ketua BKKBN Sugiri Syarief mengeluhkan kurangnya dukungan komitmen daerah untuk merealisasikan program KB
BACA JUGA: Timur Harus Lebur Faksi di Internal Polri
Menurut Sugiri, sebanyak 85 persen kabupaten/kota memiliki program KB yang tidak sinergi dengan program pemerintah pusatBACA JUGA: Lampu Hijau dari Senayan untuk Timur Pradopo
Tapi belum bisa mengimplementasikan dalam bentuk anggaran," ujarnya di Jakarta, Senin (4/10)Kata Sugiri, peran lembaga legislative daerah sangat mempengaruhi implementasi program KB
BACA JUGA: Timur Pradopo, Dari Barat ke Kursi TB-1
"Paling banyak Cuma tiga persen dari jumlah APBD saja," tuturnya.Menurut dia, nilai itu tidak mampu mendukung seluruh program yang sudah disusun oleh pemerintah pusatPadahal kata Sugiri, program KB sangat mempengaruhi pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) suatu daerah"Angka kematian ibu bisa diturunkan, jumlah masyarakat miskin juga bisa dikurangiItu kalau program KB direalisasikan maksimal," tegasnya.
Dengan alokasi sebanyak tiga persen dari APBD setiap kabupaten/kota, Sugiri pesimis bisa melanjutkan program KB yang sudah disusun sebelumnya"Kalau yang sudah paham saja bisa memangkas anggaran untuk KB, apalagi daerah yang tidak paham dengan program itu," terang Sugiri.
Sebagian besar dana alokasi umum di daerah, kata Sugiri, digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS)"Sistem budgeting yang perlu diperbaiki," katanyaSelain pengalokasian anggaran, dia juga meminta komitmen politik di daerah mendukung program KB diperkuat dengan membuat peraturan daerah (perda)(nuq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Garansi, Kejaksaan Izinkan Awang ke Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi