BKKBN Waspadai Bahaya Ledakan Penduduk

JAKARTA - Masalah kependudukan menjadi ancaman serius bangsa Indonesia jika tidak ditangani secara seriusSaat ini, penduduk Indonesia ada sekitar 230 juta jiwa lebih

BACA JUGA: Mendagri Belum Terima Laporan Gubernur Jabar

Sekitar 30-35 tahun ke depan, jumlah tersebut akan membengkak hingga dua kali lipatTingginya jumlah penduduk tersebut akan menjadi beban berat negara apalagi banyak di antara penduduk tersebut yang tidak produktif.

Hal ini mengemuka dalam acara workshop yang dihelat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu

BACA JUGA: KPK Siap Dalami Dugaan Penyimpangan Proyek BRR

Menurut Kepala BKKBN Sugiri Syarief, ancaman ledakan penduduk sudah di depan mata”Dampaknya akan sangat luas bahkan membahayakan bangsa,” kata Sugiri.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa untuk turut serat mencegah terjadinya ledakan penduduk tersebut

BACA JUGA: Permudah Mutasi, Biaya Semua PNS Ditanggung APBN

Sebab, dalam kondisi penduduk sekitar 230 juta jiwa, beban negara sudah sangat berat”Apalagi kalau sampai membengkak 450-an juta jiwa, ini sangat membahayakan,” katanya.

Untuk itu, BKKBN kembali mengaktifkan program KB yang sempat mati suri pascareformasi tahun 1997 silamIni karena, pada era otonomi daerah, program KB diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerahBKKBN yang saat itu berfungsi sebagai badan koordinasi semata, tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya mati suri”Rentang waktu 5-10 tahun setelah otonomi daerah berlaku, ledakan penduduk terjadi,” katanya.

Sebelum era otonomi yang diberlakukan tahun 2000, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia berkisar pada angka 1,4 persen per tahunNamun, saat otonomi, LPP naik menjadi 1,49 persen per tahun”Dengan angka LPP 1,49 persen, maka dalam setahun ada 4 juta kelahiran atau 10 ribu kelahiran setiap hari," kata Sugiri

Tahun ini, BKKBN memproyeksikan LPP berkisar pada angka 1,2 persen per tahun”Berat memang, tetapi harus kita lakukan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso menambahkan, saat ini program KB adalah cara paling jitu untuk mengontrol LPP IndonesiaUntuk itu, program tersebut perlu direvitalisasi mulai dari infrastruktur pelayanan program hingga sarana dan prasarana

Untuk sarana, pada 2010 lalu, BKKBN telah memperbaiki dan membangun 23.500 klinik KBTahun ini, BKKBN juga akan melatih 35 ribu bidan dan 10.353 dokter umum agar dapat memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi IUD

BKKBN juga pro aktif dengan menawarkan program alat kontrasepsi untuk ibu yang baru melahirkan"Ini untuk mencegah pertambahan jumlah bayi lahirUntuk alat-alat kontrasepsinya, kami berkoordinasi dengan RS-RS," tutur Sudibyo

Namun, akunya, masih kendala yang dialami BKKBN untuk menyuskeskan target penekanan jumlah penduduk tersebutTerutama yang berkaitan dengan program kerja instansi lain"Karena itu, kami mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah," pungkasnya(fol)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Buat Sketsa Kurir Bom Buku