BKPM Nilai Akuisisi BTN Strategis Hadapi Pasar Tunggal ASEAN

Kamis, 24 April 2014 – 04:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengakui jika ide Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menginisiasi proses akuisisi Bank Mandiri terhadap Bank Tabungan Negara sangat positif.

"Rencana akuisisi ini strategis untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN, Red) tahun depan," ujarnya kemarin (23/4).

BACA JUGA: Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp1,8 M

Menurut Mahendra, ketika pasar tunggal ASEAN berlaku, maka perbankan Indonesia akan langsung berhadapan dengan perbankan ASEAN, termasuk raksasa-raksasa perbankan asal Singapura dan Malaysia.

Karena itu, dengan ukuran bank-bank BUMN saat ini, dikhawatirkan bank BUMN kesulitan bersaing. "Dalam hal ini, size does matter (ukuran itu penting, Red)," katanya.

BACA JUGA: Laba Besar, BRI Bidik Mutiara

Mantan wakil menteri keuangan ini menyebut, aset dan likuiditas menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam kompetisi industri perbankan.

Karena itu, strategi Bank Mandiri mengakuisisi BTN sebenarnya merupakan terobosan untuk mendongkrak ukuran bisnis Bank Mandiri dalam waktu singkat. "Kalau bank kita masih kecil, kita hanya akan jadi penonton (tidak kompetitif, Red)," ucapnya.

BACA JUGA: Desak Pemerintah Perkuat Fungsi BTN bagi Rakyat Kecil

Meski demikian, lanjut dia, proses akuisisi memang harus dilakukan secara bertahap dan disosialisasikan dahulu kepada semua shareholder dan stakeholder, agar tidak memicu resistensi. "Jadi secara prinsip, (rencana akuisisi) ini sangat positif, tapi memang prosesnya harus dijalankan dengan lebih rapi," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, kebijakan akuisisi BTN oleh Bank Mandiri merupakan langkah strategis.

Karena itu, dia meminta agar dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum dipublikasikan ke masyarakat agar tidak menimbulkan distorsi dan kegaduhan. "Kita harus hati-hati dan prudent dalam kebijakan strategis seperti ini," katanya.

Menurut Hatta, pemerintah juga mempertimbangkan faktor akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden SBY pada tahun ini. Karena itu, kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan BUMN sebaiknya ditunda sampai masa transisi selesai atau terpilihnya pemerintahan yang baru. (owi/bil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Triwulan I, Laba BRI Capai Rp 5,9 Triliun


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler