jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyebut penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi prioritas.
Menurut ketua Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group pada Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) 2022 di Bangkok, Thailand itu, target pemerataan kesehatan juga perlu aspek keuangan yang memadai.
BACA JUGA: BKSAP DPR Ajak Masyarakat Internasional Berkolaborasi Memperkuat UMKM
Dia mengatakan hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia (HAM) pada level internasional, termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
"Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju," kata Putu Rudana dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/11).
BACA JUGA: Putu Rudana Ungkap 2 Strategi Indonesia Mengatasi Perubahan Iklim
Legislator asal Bali itu pun mengatakan upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Putu menjelaskan target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
BACA JUGA: Soal Suksesor Panglima TNI Jenderal Andika, DPR Belum Terima Surpres dari Istana
"Meskipun demikian, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan," ucap Putu Rudana.
Politikus Demokrat itu juga mendorong upaya lebih intens memobilisasi sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencapai pemerataan kesehatan di negara masing-masing.
Putu menyebut tiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia.
Kondisi tersebut diakuinya dapat memengaruhi akses individu terhadap pelayanan kesehatan primer.
"Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.
Selain itu, pemerintah juga telah menjalankan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sejak lama guna mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ucapnya.
Kemudian, Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan.
"Hingga saat ini, perlindungan ini telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84 persen dari total penduduk Indonesia," ungkapnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam