jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan komitmen Republik Indonesia (RI) untuk mengatasi perubahan iklim.
Komitmen itu dibuktikan pemerintah RI dengan mengalokasikan sekitar 4,1 persen APBN untuk mengurangi emisi.
BACA JUGA: BKSAP DPR RI Mendorong Negara Maju Penuhi Dana Perubahan Iklim Melalui GCF
Demikian disampaikan Putu Rudana pada Standing Committee on Sustainable Developments, sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda pada Rabu (12/10). Forum itu diikuti ribuan delegasi parlemen dari 116 negara.
"Baru-baru ini kami menyerahkan strategi jangka panjang untuk Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)’ kepada sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2022," ujar Putu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/10).
BACA JUGA: P20, Putu Rudana Minta Parlemen Dunia Integrasikan Perubahan Iklim dengan HAM
Pada September lalu Indonesia juga telah menyampaikan Enhanced NDC (Nationally Determined Contributions Document). Dokumen itu menyatakan peningkatan target penurunan emisi yang harus mendapat dukungan dari dunia internasional.
"Indonesia adalah negara superpower dalam menanggulangi perubahan iklim. Kami mendorong segera, agar dunia menyiapkan Climate Fund sebesar 100 miliar dolar (USD) untuk menanggulangi perubahan iklim," ujar politikus asal Bali itu.
BACA JUGA: ART Bersyukur Aib Irjen Teddy Cepat Terbongkar, Ini Bahaya!
Putu menjelaskan target pengurangan emisi di sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Indonesia juga berkomitmen dan menaruh perhatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut.
"Deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih," lanjut ketua asosiasi museum itu.
Selain itu, Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau. Di antaranya dengan percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit dan 60 persen solar.
Putu mengakui Indonesia merupakan negara adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar. Meski demikian perlu diingat bahwa RI memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.
Oleh karena itu, kata Putu, Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang superpower dalam menanggulangi perubahan iklim.
"Sangat penting untuk menginformasikan bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun, masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional," tuturnya.
Politikus Demokrat itu juga menekankan bahwa sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi.
Kemudian, Putu menyampaikan Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat guna menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari.
"Yang sesuai dengan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi serta keunikan wilayah dan kondisi masing-masing negara," kata Putu Rudana.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam