jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengutus Deputi Perlindungan Lisna Pulungan ke Mesir untuk upaya pemulangan TKI ilegal atau nonprosedural. Langkah ini diambil sebagai respons dari instruksi Presiden Joko Widodo.
Dalam kunjungannya, Lisna sempat hadir dalam acara peringatan hari migrant international yang dihelat Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kota Kairo, Jumat (19/12). "Kami memanfaatkan momen itu untuk membahas agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir," ujar Lisna dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (21/12).
BACA JUGA: Pengamat Nilai Konflik Golkar tak Bisa Diselesaikan Lewat Meja Hijau
Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Protkons KBRI serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. Pertemuan tersebut juga langsung membahas proses keberangkatan TKI secara nonprosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan. Para TKI yang didominasi oleh TKW juga diberikan kesempatan mengeluarkan keluhannya.
Kehadiran pihak pemerintah dalam acara ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak, termasuk Dewan Pembina Garda TKI Mesir, Edi Yusuf Chaniago. "Ini patut diapresiasi (kehadiran BNP2TKI). Ada upaya nyata dalam perlindungan WNI khususnya TKI di Mesir," tandasnya.
BACA JUGA: Inginkan Islah Tanpa Persyaratan Mengikat
Dari Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI, Muhammad Syafri juga berjanji akan menidaklanjuti laporan pihak KBRI Mesir terkait Human Trafficking. "Kami akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk menghentikan dan menindak para pelaku Human Trafficking," ujarnya.
Adapun pihak KBRI dalam kesempatan tersebut memberikan informasi tentang prosedur kepulangan ke tanah air bagi TKI yang tidak memiliki dokumen, dan mengimbau kepada seluruh TKI di Mesir agar segera mengisi formulir lapor diri. "Sehingga keberadaan TKI di Mesir dapat diketahui jumlahnya secara pasti serta menegaskan bahwa Mesir bukan negara penempatan TKI," kata Kepala Protkons KBRI di Mesir, Nugroho Yuwono Aribhimo.
BACA JUGA: Kubu Ical Klaim Golkar tak Akan Tumbang
Koordinator Luar Negeri Garda TKI di Mesir, Muhammad Ghazali Sirajang juga menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dan mendukung penuh instruksi Presiden Jokowi. "Pendataan jumlah TKI nonprosedural terus dikoordinasikan dengan pihak KBRI, sehingga target pemulangan secara bertahap bisa terealisasi," singkatnya.
Seperti disampaikan Nusron Wahid sebelumnya, ada sekitar 1,8 juta TKI ilegal yang tersebar di berbagai negara, mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja. Sesuai arahan Presiden Jokowi, sidang kabinet memutuskan semua buruh nonprosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. "Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan," kata Nusron. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Hanya Tangani Milik Foke
Redaktur : Tim Redaksi