JAKARTA - Pemerinah mempersiapkan jurus baru untuk mempermudah pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kini membentuk sistem layanan online untuk TKI
BACA JUGA: Saksi Kunci Susno Urung Bersaksi
Layanan itu dibuat untuk mendata secara daring dokumen calon TKI, data kepulangan, dan pengaduan permasalahan TKIProyek rintisannya kini baru diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia
BACA JUGA: Saksi Ahli Tak Salahkan Ariel
"Ini proyek pertama di Indonesia, selanjutnya akan kami perluas ke wilayah lain," ujar Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis (30/12).Untuk saaat ini kata Jumhur, dalam sistem daring akan ada koneksi antara kantor-kantor Disnaker se-Jawa Barat dengan pusat data BNP2TKI, termasuk ke jaringan pendataan kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Bandung
BACA JUGA: Animo Berhaji Makin Tinggi
Sementara data pengaduan permasalahan TKI Jabar akan didata ke dalam pendataan Crisis Center BNP2TKI"Saat ini kesiapan database baru di Jabar, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat di wilayah lain segera dioperasikan." Kata dia.
Jumhur memastikan, dengan sistem ini, tidak mungkin terjadi pemalsuan dokumen calon TKIPendataan proses dokumen calon TKI dari seluruh kabupaten di Jawa Barat secara otomatis masuk ke jaringan pendataan dokumen TKI di BNP2TKI sesuai data aslinya
Sistem baru ini dipastikan akan menguntungkan pemerintah daerah"Karena bukan saja jumlah warganya dapat tercatat sebagai TKI, namun keberadaan dan kepulangan warga yang menjadi TKI pun dapat diketahui secara pastiSelama ini pemerintah daerah sering kesulitan mengetahui jumlah TKI,? kata Jumhur.
Jumlah TKI yang berangkat dari Jawa Barat menurut Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI berjumlah sekitar 600-700 ribu di luar negeri, yang sebagaian besar bekerja sebagai TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) di Timur TengahJabar setiap tahunnya juga menempatkan kurang lebih 150 ribu TKI ke negara di kawasan Timur Tengah, dengan jumlah kepulangan ke tanah air sebanyak 133.338 TKI PLRT (2009) dan 103.438 TKI PLRT pada 2010.
Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyatakan segera menghentikan pengiriman TKI PLRT ke seluruh negara tujuan buruh migranDia mengaku telah menginstruksikan BNP2TKI untuk melakukan pembatasan pengiriman pembantu rumah tanggaPengawasan keberangkatan TKI juga diperketat mulai dari tingkat Kabupaten hingga pusat
"Artinya yang sudah bekerja sebagai PLRT di luar negeri ya tidak masalah, tapi yang mau berangkat saja yang kita hentikan dulu," kata Muhaimin.
Langkah tersebut merupakan alternatif moratoriumKebijakan ini dilakukan menyusul banyaknya TKI yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan majikanContoh kasus itu diantaranya yang dialami Sumiati dan Siti HajarNamun, pengiriman tenaga kerja yang mempunyai keahlian seperti perawat, atau profesional tidak akan menjadi persoalan
Tenaga kerja ini, akan mempunyai perlindungan sendiri dengan kemampuannyaKarena itu, pengiriman pembantu rumah tangga baru akan kembali dilakukan bila negara tujuan buruh migram menganggap profesi TKI tersebut sebagai pekerja formalPara TKI juga harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama dengan pekerja formal seperti dalam Jam kerja kontrak kerja dan hak-hak kerja lainnya"Kalau sudah ada bargaining pasar yang jelas, baru akan kita kirim," ujarnya.
Muhaimin mengatakan, pihaknya akan memperketat persyaratan pengiriman TKIMereka yang akan berangkat ke luar negeri harus memahami betul keterampilan dari mulai bahasa dan kebutuhan yang nyata dari negara tujuanBahkan pihaknya menargetkan pembatu rumah tangga itu sebagai profesi yang profesional"Pembatasan ini sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas," ujarnya.(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Babat Habis Hutan RI
Redaktur : Tim Redaksi