AMBON--Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus menggalang masukan dari daerah yang akan dijadikan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasanKali ini giliran masukan dari Maluku yang ditunggu badan yang dipimpin Mendagri Gamawan Fauzi itu.
Bertempat di Hotel Manise, Ambon, Jumat (28/10) BNPP menggelar lokakarya 'Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kawasan Perbatasan Maluku'
BACA JUGA: Pelapor Remisi Ilegal di Kalapas Ketapang akan Dihukum
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Sekretariat BNPP, Sugeng Hariyono, menjelaskan, Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, ditargetkan angka IPM-nya meningkat, khususnya di kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
Disebutkan, pada 2009 angka IPM-Maluku 70,96, berada di peringkat 19 dari seluruh provinsi di Indonesia
BACA JUGA: 2012, Kotim Boleh Rekrut CPNS
Untuk IPM Kabupaten Maluku Barat Daya 66,24, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 68,10 dan Kabupaten Kepulauan Aru 69,79"Ini menunjukkan bahwa kabupaten di kawasan perbatasan tingkat kemakmuran dan kesejahteraannya secara umum berada di bawah rata-rata nasional
BACA JUGA: Enam WNA Dilepaskan di Perbatasan
Karenanya, lanjut Sugeng, BNPP berinisiatif mendorong peningkatan IPM di kabupaten kawasan perbatasan, dengan memfokuskan pada tiga bidang yang berkontribusi langsung terhadap besaran angka IPM, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja.
Dia berharap, lewat lokakarya ini para peserta menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di perbatasan, terutama terkait bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja
"Karena Lokakarya ini diarahkan untuk menyusun daftar kebutuhan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja untuk perspektif waktu sampai dengan lima tahun ke depan," terang Sugeng.
Dalam Lokakarya itu, hadir sebagai pembicara antara lain DR.Wisnu Hidayat, MSc dari Kementerian Kesehatan dan Drs.Walirimba Thamrin, MSi dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans)Pembicara dari Kemendikbud urung hadir, lantaran saat perjalanan menuju bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Ambon, sakit mendadak dan batal berangkat.
Wisnu Hidayat dari Kemenkes dalam paparannya antara lain menyebutkan, Maluku masih memiliki persoalan kurangnya tenaga medis, baik dokter maupun perawat"Persoalan gizi buruk juga harus terus mendapat perhatian," ujarnya.
Hadir sebagai peserta pejabat terkait dari pemkab kawasan perbatasan di Maluku, termasuk camatnya. Acara berlangsung dialogis, bahkan sebagian menyampaikan kritikan tajam. Seorang peserta dari Bappeda Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, mengatakan bahwa BNPP sudah seringkali minta usulan program dan kegiatan dari daerah, tapi tindak lanjutnya tidak pernah jelas(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terkait Lingkungan, Tony Blair Kunjungi Kalteng
Redaktur : Tim Redaksi