jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat terobosan brilian untuk lebih memajukan program penanggulangan terorisme di masa mendatang.
Program itu dibalut dalam sebuah kegiatan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI yang menghadirkan para mantan napi terorisme dengan korban terorisme (penyintas).
BACA JUGA: BNPT Segera Gelar Rekonsiliasi Teroris dan Korban Teror
Program itu adalah bagian dari upaya BNPT agar mantan napiter dan penyintas dapat difasilitas sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu menghadirkan negara kepada setiap elemen bangsa.
“Semoga dari acara ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan opini dan saran yang produktif kepada pemerintah. Masukan dari peserta pastinya cukup beragam sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektoral terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Karena itu kami akan menghadirkan beberapa menteri terkait di akhir acara ini,” ujar Sestama BNPT Gautama Wiranegara, Senin (26/2).
BACA JUGA: Soft Approach BNPT Bikin Pemerintah Kazakhstan Terkesan
Khusus untuk penyintas, lanjut Gautama, pihaknya sangat paham bantuan medis, rehabilitasi psikologi, psikososial, kompensasi serta dukungan bagi keluarga yang meninggal dunia sangat dibutuhkan.
Karena itu, BNPT akan terus berupaya agar revisi UU Terorisme tidak hanya mengakomodir unsur penindakan dan pencegahan. Namun, juga mengakomodir perspektif para penyintas.
BACA JUGA: Gemar NKRI Bukti Negara Hadir di Tengah Eks Napi Terorisme
Mantan Direktur Kontra Separatis BIN ini menjelaskan, tak hanya mantan napiter dan penyintas yang dihadirkan dalam acara Satukan NKRI.
Pada puncak acara yang akan digelar Rabu (28/2), BNPT juga menghadirkan beberapa menteri terkait dan para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional untuk memberikan masukan dan saran terkait upaya penanggulangan terorisme.
“Maka dari itu, melalui silaturahmi inilah tiga pilar utama kegiatan ini yakni mantan napiter, penyintas, dan media diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan saran-saran kepada pemerintah,” tutur jebolan Akademi Militer 1983 ini.
Dia mengatakan, selama ini BNPT sendiri telah menghasilkan berbagai kemajuan, yang salah satunya terkait bidang koordinasi dengan 36 kementerian/lembaga (K/L).
Acara Satukan NKRI ini adalah upaya koordinasi tersebut. Koordinasi yang dilakukan mencakup bidang anggaran, pendidikan, jaminan sosial dan lain sebagainya.
“Pada bidang anggaran, diharapkan bahwa masing-masing K/L terkait dapat menyediakan anggaran khusus untuk pembinaan mantan napiter dan penyintas.,” kata mantan Kabinda Aceh ini
Untuk bidang pendidikan, BNPT telah menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk merumuskan format pemberian dukungan beasiswa dan pendidikan keagamaan dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat.
“Di bidang pemenuhan kebutuhan sosial, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dalam penguatan perekonomian, jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ini semua merupakan tanda bahwa negara menjamin hak asasi manusia seluruh elemen masyarakat terutama mantan napiter dan penyintas,” jelasnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNPT-Pemkot Solo Bangun Role Model Pengentasan Kemiskinan
Redaktur & Reporter : Ragil