jpnn.com - MEDAN - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar menjadi aparatur yang bertanggung jawab, bersih, jujur, dan berwibawa.
Bobby menyampaikan itu saat melantik dan mengambil sumpah 1.153 PPPK lingkungan Pemerintah Kota Medan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada 21 Juni 2023. Adapun PPPK itu terdiri dari 1.038 guru dan 115 tenaga kesehatan.
BACA JUGA: Pesan Bupati Muda untuk PPPK Tenaga Kesehatan: Fokus Berdedikasi
"Jadilah aparatur yang bertanggung jawab, bersih, jujur dan berwibawa serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Medan," kata Bobby Nasution.
Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan bahwa program pengangkatan PPPK ini merupakan solusi untuk pegawai non-aparatur sipil negara agar bisa mendapat fasilitas yang hampir setara dengan pegawai negeri sipil (PNS).
Meski demikian, lanjut Bobby Nasution, evaluasi akan tetap dilakukan untuk menentukan apakah kontrak kerja ini akan diteruskan atau tidak.
"Jadi, saudara harus memberikan sumbangsih terbaik untuk masyarakat, pahami segala peraturan yang berlaku dan bekerjalah dengan sepenuh hati," ujarnya melalui keterangan di Medan, Kamis.
BACA JUGA: Pembina Honorer Beri Selamat untuk Jokowi, Minta Kontrak PPPK hingga Usia 60 Tahun
Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan pimpinan perangkat daerah tersebut, Bobby Nasution juga memaparkan pemerintah pusat tahun ini membutuhkan sebanyak 1.030.751 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan PPPK.
Namun, CPNS yang dibutuhkan tersebut diprioritaskan untuk kuota penerimaan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah (pemda) hanya khusus membuka PPPK saja guna menyelesaikan masalah honorer yang paling banyak tersebar di daerah-daerah.
Lebih lanjut Bobby Nasution menjelaskan kebutuhan ASN yang mencapai 1.030.751 orang tersebut meliputi CPNS dan PPPK.
Adapun perinciannya, instansi pusat sebanyak 46.666 orang yang tersebar untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“Kuota PPPK untuk instansi daerah sebanyak 943.373 orang dengan jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, termasuk saudara-saudara sekalian di dalamnya," ungkap Bobby.
Dia mengatakan seleksi tahun ini akan dilakukan secara selektif dengan menerapkan empat kebijakan prioritas pemerintah yang berfokus pada pelayanan dasar, memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital, merekrut CPNS secara selektif, dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.
"Semua ini bermuara pada keinginan dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang makin baik ke depannya," pungkas Bobby Nasution. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi