"Masalahnya, apakah menurut konstitusi kita, mereka dapat dinonaktifkan atau menonaktifkan diri?" kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakiem, kepada JPNN, Jumat (18/12).
Menurut salah seorang juru bicara pasangan JK-Wiranto pada pilpres lalu ini, dinonaktifkan atau menonaktifkan diri hanya mungkin untuk Sri Mulyani
BACA JUGA: Tak Perlu Pansus jika Hanya Minta Nonaktif
Karena sebagai Menkeu, dia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.Namun, penonaktifan Boediono sebagai Wapres tidak mungkin dilakukan oleh Presiden
BACA JUGA: Idrus Marham Ingin Seperti Romy Rafael
"Penonaktifan Wapres Boediono hanya bisa dilakukan oleh Sidang Istimewa MPR," tambah Lukman.Bagaimana jika Boediono menonaktifkan diri? "Itu juga lucu, karena bagaimana mungkin seorang pejabat membikin SK nonaktif untuk dirinya sendiri," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Lukman, untuk Boediono yang paling tepat adalah mengundurkan diri
BACA JUGA: Aktivis Dilarang Cek Jasad Jenderal Kwalik
(har/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Transaksi di Bank Century Melonjak saat Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi