"Rekomendasi Pansus agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif adalah langkah atau konsekuensi yang terlalu kecil dari sebuah forum pansus yang sesungguhnya sangat mewah," ujar pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin kepada JPNN, Jumat (18/12).
Menurut Irman, jika hanya sekadar nonaktif itu sangat tidak seimbang
BACA JUGA: Idrus Marham Ingin Seperti Romy Rafael
Sebab pada prinsipnya, wapres tidak memiliki tugas langsung yang diberikan UUD maupun UUBACA JUGA: Aktivis Dilarang Cek Jasad Jenderal Kwalik
"Karenanya, seharusnya rekomendasi nonaktif disuarakan bukan dengan baju pansus, tetapi memakai baju parpol masing-masing secara bersama-sama," kata Irman.Irman menegaskan, jika pansus atau DPR terlalu sering mengeluarkan himbauan atau rekomendasi, maka justru hanya dianggap angin lalu oleh eksekutif
BACA JUGA: Transaksi di Bank Century Melonjak saat Pemilu
Karena itu, seharusnya pansus mengeluarkan keputusan yang lebih berwibawa dan tepat sasaran sebagai salah satu hak yang dimiliki legislatif."Pansus itu adalah alur metamorfosa impeachmentItulah yang paling ideal dan paling imbang," tegas Irman(har/jpnn/ara)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajudan Kelly Kwalik jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi