Boediono Tak Mau Sekadar Pelengkap

PEKANBARU - Wapres Boediono tak mau dianggap sebelah mata sebagai pendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Dia pun mengingatkan para kepala daerah bahwa kantor Wapres bukan sekadar embel-embel atau pelengkap kantor Presiden

BACA JUGA: Eksekutor Nasrudin Divonis Bersalah

Oleh sebab itu, dia meminta para gubernur meningkatkan komunikasi dengan kantor yang dipimpinnya, sebagai upaya menyelesaikan berbagai masalah di daerah.

"Kantor Wapres itu tidak hanya embel-embelTidak hanya sampingan kantor Presiden dalam arti luas," kata Boediono, dalam Rapat Kerja (Raker) para gubernur se-Indonesia, di Pekanbaru, Riau, Rabu (23/12).

Boediono pun menambahkan, kantor Wapres merupakan pendukung dan elemen utama kantor Presiden

BACA JUGA: Penerima Ditindak, KPK Bisa Seret Banyak Pihak

"Kantor saya juga mempunyai fungsi komunikasi dengan para gubernur, sehingga setiap masalah bisa dimonitor oleh pusat," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Lebih jauh, Boediono kemudian mengatakan, komunikasi antara pusat dan daerah merupakan kunci dalam pemerintahan ke depanPenyelesaian masalah tidak boleh terlambat

BACA JUGA: Dahlan Iskan: Saya Sudah 6 Tahun Urus Listrik

Sebab, jika masalah itu terakumulasi, akan menjadi semakin rumit"Semakin dini berkomunikasi, makin bisa menyelesaikan masalahItu adalah cara terbaik untuk mengelola keadaaan," tuturnya.

Dalam diskusi dengan para pimpinan daerah itu, masalah yang paling sering diungkapkan adalah mengenai ketenagalistrikanPemda menginginkan pemerintah pusat beraksi cepat dalam memberikan perizinan sejumlah proyek pembangkit listrik yang diprakarsai PemdaMasalah-masalah lain yang diungkap adalah mengenai ketersediaan infrastruktur serta sejumlah investasi di daerah yang tersendat.

Wapres juga menilai, program otonomi harus mampu memperbaiki dan mengembangkan potensi di daerahSaat ini katanya, kualitas layanan publik tidak lebih baik jika dibandingkan dengan masa sentralisasiSedangkan pertumbuhan ekonomi, meskipun sudah lebih baik, perkembangannya tidak begitu cepat.

"Sejak otonomi daerah diberlakukan, pelayanan publik tidak lebih buruk daripada saat sistem pemerintahan masih bersifat sentralistikNamun, pelayanan publik yang diberikan masih dirasakan kurang berjalan baik," kata Boediono.

Sejumlah peraturan daerah menurut Boediono, juga masih banyak yang menghambat iklim usahaPadahal, jika dimanfaatkan dengan baik, potensi di daerah cukup besarDengan demikian katanya, seharusnya potensi itu bisa dimanfaatkan secara optimal, jika layanan publik membaik serta mempunyai aturan yang mendukung.

Boediono memang tidak memungkiri bahwa otonomi daerah belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerahNamun katanya, itu bukan "menjadi alasan untuk kembali ke era sentralistik""Perlu dicari mana yang salahApakah pusat, daerah, atau dua-duanyaSepertinya ada ruang kosong di antara keduanya," tuturnya pula(sof/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Diminta Pakai Jas dan Sepatu Semir