jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemkab Bojonegoro peringkat pertama 'Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022, Kategori Kabupaten.'
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Nilai-nilai Positif Lokal Bisa jadi Obat Konflik Pemilu
Penghargaan diterima oleh Kepala Bapenda Bojonegoro M Ibnu Soeyoeti pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (16/3).
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro 2022 mencapai 137,06 persen.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam pemaparannya mengingatkan daerah untuk mempercepat realisasi APBD.
BACA JUGA: Pemkot Pekanbaru Terima 2 Penghargaan dari Kemendagri soal Pengelolaan APBD
Caranya, antara lain dilakukan sejak awal tahun.
"Langkah ini penting untuk meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat."
BACA JUGA: Ini Alasan Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum
"Selain itu dengan banyaknya belanja APBD tersebut, akan dapat mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang dengan baik," katanya.
Jhon lebih lanjut memaparkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan sebagai solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD.
Yakni, melakukan pengadaan dini, mulai akhir Agustus tahun sebelumnya. Kemudian, melakukan percepatan belanja melalui e-katalog lokal dan penepatan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa.
Langkah lain, melakukan percepatan dalam penetapan petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian/Lembaga, percepatan pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) awal tahun.
Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keungan daerah, membentuk tim monitoring dan evaluasi serta pemberian reward dan punishment terhadap realisasi anggaran.
Langkah lain, percepatan realisasi administrasi, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan.
Mendorong peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reveiew terhadap dokumen perencanaan dan meminta pendampingan dan asistensi aparat penegak hukum (APH). (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cara Dirjen Polpum Bahtiar Menyemangati Jajaran Kesbangpol se-Sumut, Tak Kenal Tanggal Merah
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang