BACA JUGA: Partai Golkar Minta ACFTA Ditunda
Substansi konflik politik sesungguhnya bermula dari keputusan SBY yang membangun koalisi, sementara dirinya menang mutlak dalam pilpres," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Rabu (10/2).Akibatnya, kata Yunarto, Presiden SBY harus berhadapan dengan situasi untuk memformat ulang koalisi yang sudah dibangunnya itu
BACA JUGA: Kerja Pansus Dinilai Mirip Sinetron
Padahal, dalam sistem presidensial, tidak dikenal koalisi permanen dalam hal menjalankan pemerintahan," ungkapnya pula.Menurut Yunarto, keputusan SBY memilih Boediono sebagai Wapres, itu sudah mendekati prinsip sistem presidensial
BACA JUGA: Anggaran Pilkada 2010 Masih Bermasalah
"Yang terjadi adalah pembentukan kabinet 'proporsional', dengan cara membagi-bagi kursi untuk partai dengan hitung-hitungan kekuatan di parlemen," katanya."Ini jelas mempersulit SBY untuk mengambil sikap tegas dalam proses reshuffle kabinetPartai tidak akan rela kalau jumlah jatah kursi menterinya berkurang, apapun alasannyaMereka telah terlanjur menggunakan logika 'proporsionalitas' dalam hal bernegosiasi dengan pihak pemerintah," tambah Yunarto.
Keputusan tersebut, menurut Yunarto pula, memperlihatkan bahwa SBY tidak melihat aspek ideologi dan skala prioritas dalam hal menyusun konsep koalisi pendukungnyaKonsep yang dipakai katanya, adalah 'tampung semua' dengan tujuan mengejar kekuatan besar di parlemen'Campur-aduk' ideologi seperti ini, katanya pula, akan berpengaruh dalam penyikapan yang berbeda dalam setiap permasalahan yang muncul.
"Termasuk kasus cicak versus buaya dan skandal Bank CenturyKondisi ini berpotensi memunculkan bottlenecking (tercekik) dalam setiap upaya perancangan RUU atau kebijakan di berbagai bidang, karena pola pikir dan sikap yang berbeda," ujar Yunarto.
Selain itu, Yunarto juga berpersepsi bahwa SBY tidak memperhatikan aspek integritas dalam upaya membangun koalisinyaSecara tidak langsung katanya, banyak tertampung orang-orang partai 'bermasalah' yang akhirnya membebani koalisi itu sendiri"Hal ini berujung pada konflik internal di antara orang-orang yang bekerja dalam pemerintahannya," ujar Yunarto, sembari mencontohkan bagaimana isu mengenai 'perang dingin' antara Sri Mulyani dengan Golkar akhirnya membebani SBY sendiri(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri: Pilkada Serentak Belum Bisa
Redaktur : Tim Redaksi