Mendagri: Pilkada Serentak Belum Bisa

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan keinginan untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak belum bisa dilaksanakanHal ini disebabkan karena tidak ada payung hukum untuk mengakomodir hal itu

BACA JUGA: KPU Dinilai Intervensi

Meskipun, diakui Gamawan aspirasi masyarakat tersebut dinilai positif karena bisa menghemat biaya.

"Kita sambut baikNamun masalahnya terletak pada payung hukum pelaksanaan Pilkada yang masih belum ada," kata Gamawan menjawab wartawan, Rabu (10/2) usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR RI.

Dijelaskan Gamawan, berdasarkan UU nomor 12 tahun 2008, penggabungan pelaksanaan Pilkada Gubernur dengan Pilkada Bupati/Walikota hanya dimungkinkan dalam kurun waktu 90 hari

BACA JUGA: Mendagri: Pilkada Tetap Jalan

Selain itu, pada pasal 86 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

"Untuk itulah, saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan payung hukum terhadap kemungkinan pelaksanaan Pilkada secara serentakHal ini kita lakukan dalam rangka penyempurnaan Undang-undang nomor 32 tahun 2004," kata Gamawan.(afz/jpnn)

BACA JUGA: KPU dan Bawaslu Sama-sama Ngotot

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Anggota DPD Malas Ngantor