Partai Golkar Minta ACFTA Ditunda

JAKARTA - ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) selain berdampak positif pada meningkatnya volume perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional, juga dikhawatirkan membawa dampak negatifACFTA yang diberlakukan mulai 2010 ini, dinilai berpotensi punya dampak buruk bagi keberlangsungan ekonomi nasional

BACA JUGA: Kerja Pansus Dinilai Mirip Sinetron

Oleh karena itu, Partai Golkar meminta pemerintah menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih luas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam pokok-pokok pengarahannya, saat melakukan pertemuan dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Rabu (10/2)Hadir pula dalam kesempatan ini sejumlah kader Golkar di pemerintahan, antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, berikut Menteri Perindustrian MS Hidayat

BACA JUGA: Anggaran Pilkada 2010 Masih Bermasalah

Turut hadir juga para gubernur yang merupakan kader Golkar.

"Sektor ekonomi rakyat yang selama ini menjadi pilar ekonomi nasional, akan terancam gulung tikar akibat belum siap menghadapi liberalisasi perdagangan dengan ChinaACFTA akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut

BACA JUGA: Mendagri: Pilkada Serentak Belum Bisa

Karena itu, Partai Golkar meminta pemerintah menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar," ujar sosok yang akrab disapa Ical itu.

Sementara itu, sebagai kawasan yang strategis menjadi pintu masuk barang ekspor, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga sempat menyatakan bahwa ACFTA berpengaruh sangat besar terhadap industri kecil dan menengah masyarakat"Kita belum tentu mampu bersaingPemerintah harus bisa memikirkan hal-hal tersebut, karena ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatKesiapan dunia industri kecil dan menengah masyarakat kita harus kuat duluRiau yang menjadi pintu gerbang barang ekspor, sangat menyadari hal tersebutKarena itu, kita minta pemerintah tidak lepas tangan begitu saja," kata Rusli.

Sementara, untuk mewaspadai gencarnya barang ekspor masuk melalui Provinsi Riau sendiri, Rusli mengatakan terus melakukan koordinasi dengan para kepala dinas, termasuk juga kementerian terkait"Karena Riau merupakan salah satu pintu gerbang barang ekspor, maka dampaknya harus benar-benar diwaspadaiKita tetap akan minta (agar) pemerintah benar-benar konsisten memperhatikan sentra ekonomi masyarakat, sebagai antisipasi dampak pemberlakuan ACFTA," katanya(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Dinilai Intervensi