JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan kalau ingin serius membentuk Panitia Kerja Mafia Anggaran, maka fokusnya harus menyorot Banggar DPR RI
"Kita lihat semua rapat di banggar tertutup
BACA JUGA: Ubah Status Sisminbakum, Kejagung Dipraperadilankan
Jangankan wartawan, anggota dewan saja tidak bisa masuk," katanya, saat diskusi di Press Room, Kamis (28/7).Ia lantas mempertanyakan mekanisme penetapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan Banggar dan pemerintah
Karena, kata dia, pada DPID yang anggarannya Rp 7,7 triliun ditentukan oleh pemerintah dan Banggar DPR untuk menentukan jumlah daerah yang dapat
BACA JUGA: Gayus Lumbuun Diingatkan tak Jadi Anak Durhaka
"Walau ada indkes yang diajukan Menteri Keuangan, tapi itu bisa ditolak," katanyaMakanya, tegas Ucok, kalau panja mau dibentuk, maka fokuskan menyorot Banggar DPR RI
BACA JUGA: Dua Orang Indonesia Raih Ramon Magsaysay Award
"Disini terjadinya mafia anggaran, dan kerawanan itu," tegasnya.Apakah mungkin jika panja dibentuk, DPR bisa membersihkan diri mereka sendiri? Ucok pesimis sebab sumber dana partai politik berasal dari proyek yang ada dalam APBN"Menurut saya tidak mungkinSekarang, parpol darimana dananya, APBNProposal masuk ke DPR, konstituen minta dana, dari APBNJadi, parpol kita selama ini minta juga kepada APBNKalau mau betulkan diri, bersihkan dulu parpolnya, sumber uangnya darimana," kata Ucok.
Sementara itu, Banggar DPR setuju jika dibentuk Panja Mafia Anggaran di DPRWakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung mengatakan, panja mafia anggaran akan memiliki posisi yang strategis dan bisa membahas secara keseluruhan"Panja akan melihat dari banyak sisiKalau mau dibentuk, panja ini bisa menyelidiki banyak hal," kata Tamsil, saat diskusi di Press Room DPR RI, Kamis (28/7).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku, bahwa dirinya juga akan mengusulkan ke fraksinya mengenai pembentukan panja itu"Saya belum membicarakan ke fraksi, tapi sebagai anggota fraksi, saya akan sampaikan agar fraksi mendukungSaya menganggap ini diperlukan," katanyaIa membantah jika rapat Banggar DPR RI dilakukan tertutup"Tidak tertutup, KPK saja bisa masuk," ungkapnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri PU Dituding Ambil Paksa Wewenang LPJK
Redaktur : Tim Redaksi