jpnn.com, JAKARTA - Pakar politik lulusan Walden University Amerika Serikat Boni Hargens menilai, otonomi khusus merupakan jalan terbaik untuk membawa kesejahteraan rakyat Papua.
Oleh karena itu, keberadaan otonomi khusus harus tetap didukung.
BACA JUGA: Kekasih Desak Vladimir Putin Mengundurkan Diri?
"Otsus ini sangat sentral untuk kepentingan pembangunan masyarakat Papua. Ini bukti komitmen pemerintah yang konsisten dan tulus dalam memerdekakan rakyat Papua dari kemiskinan dan keterbelakangan," ujar Boni dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Meski demikian, ia menilai, pengelolaan anggaran otsus harus transparan dan perlu penegakan hukum yang tegas.
BACA JUGA: Dana Otsus Tingkatkan Pendidikan di Papua
Korupsi atau penyalahgunaan uang negara menjadi salah satu penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di tanah Papua.
"Pemerintah daerah mesti benar-benar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Tanpa memerangi korupsi, Papua akan terus miskin karena elite daerah yang rakus," ucapnya.
BACA JUGA: Wanita Ini Menunggu Pelanggan di Gang Kuburan, yang Datang Bukan Sosok Diharapkan
Pandangan senada dikemukakan Sekjen Dewan Papua Thaha Alhamid. Menurutnya, otsus tidak perlu ditolak.
Pasalnya, keberadaan otsus telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Otsus selama ini juga mengerjakan empat hal yang meliputi pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
”Otsus ini harus diterima, karena merupakan jalan untuk sebuah perubahan ke depan terutama untuk generasi muda. Ini adalah solusi politik bagi masyarakat Papua," ucapnya.
Thaha juga mengatakan otsus tidak bermasalah sama sekali. Justru yang bermasalah adalah pelaksanaan dan pengelolaannya.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ke depan ialah memperbaiki pengelolaan otsus agar makin menyejahterakan rakyat Papua.
"Biarkan otsus yang sekarang ini jalan terus. Mari dibenahi pelaksanaan otsus ke depan," katanya.
"Saya juga mengajak semua komunitas yang ada di Papua untuk memperkuat pengelolaan otsus dengan benar dan tepat, demi masa depan Papua dan Papua Barat."
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, otsus harus dilanjutkan.
Ia hanya mengingatkan agar masyarakat Papua tidak terjebak dengan permainan politik segelintir elite.
"Saya kira pemerintahan Pak Jokowi sangat peduli dengan kesejahteraan orang Papua dan itulah jalan menuju terciptanya integrasi sosial dan politik dalam kerangka NKRI," tutur Karyono.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang