jpnn.com - jpnn.com - Dua kelurahan di Bontang, Kalimantan Timur sudah menggunakan aplikasi Elektronik RT (e-RT) demi memberikan pelayan prima kepada masyarakat.
Terobosan itu mendapat apresiasi dari Asisten I Pemprov Kaltim Meiliana.
BACA JUGA: Wuihhh, Biaya Hidup di Bontang Tertinggi se-Kaltim
Dia mengatakan, Pemprov Kaltim mengapresiasi inovasi pelayanan di kecamatan maupun di kelurahan di Bontang.
Hal tersebut membuatnya ingin memamerkan inovasi tersebut di Hari Otonomi Daerah, mulai program Paten di tiga kecamatan juga 15 kelurahan yang sudah pakai aplikasi pelayanan.
BACA JUGA: Warga Bersumpah Lihat Hantu Kuyang di Sini, Histeris
“Saya pikir sambil menunggu, karena Maret nanti ada Hari Otonomi Daerah, di situlah nanti semua kabupaten kota akan memamerkan best practice, Bontang bisa memamerkan aplikasi e-RT ke seluruh Indonesia,” terang Meiliana, Rabu (8/2).
Dia menambahkan, belum ada aplikasi e-RT di provinsi lain.
BACA JUGA: Aturan Baru Mulai 2017, SIM C Dibagi Jadi 3 Kategori
Sedangkan aplikasi Paten di kecamatan sudah ada di tempat lain tetapi tidak langsung semua kecamatan.
“Semangatnya yang saya lihat, walaupun tidak melihat anggaran, apakah defisit atau tidak yang penting semangatnya, mau bekerja dengan baik yang didukung oleh wali kotanya yang smart,” ujarnya.
Meiliana mengaku ingin melaporkan kepada Gubernur Kaltim bahwa Bontang layak ditinjau oleh seluruh provinsi yang ingin belajar Paten, maupun aplikasi di kelurahan seperti e-RT.
“Pameran Otda nanti ada dua pilihan tempat yakni Sidoarjo dan Kaltim, tapi kami akan nego, mudah-mudahan bisa terlaksana di Provinsi Kaltim, semoga di Samarinda, karena kami punya gedung pameran yang bagus, nanti Bontang mau dijadikan contoh untuk semua provinsi,” ungkapnya.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, inovasi pelayanan di setiap kelurahan dan kecamatan merupakan komitmen mewujudkan smart city.
Neni berharap, semua pelayanan, baik perizinan, pembuatan izin gangguan atau HO, pindah domisili cukup di kecamatan.
“Walaupun memang untuk izin HO yang besar-besar masih di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP,” jelas Neni. (mga)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerimaan Pajak Rp 3,1 Triliun, Masih Jauh Dari Target
Redaktur & Reporter : Ragil