jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, mendapat kecaman dari para pimpinan fraksi parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.
Pernyataan sikap disampaikan lewat jupa pers di ruangan wartawan Gedung DPR, Jakarta. Yang hadir adalah Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Ade Komaruddin; Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo; Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra; Jazuli Juwaini dari fraksi PKS; Fary Djemy Francis dari fraksi Gerindra, dan Dimyati Natakusumah dari fraksi PPP.
BACA JUGA: ââ¬ÅDisemprotââ¬Â Menteri Retno, Taiwan Minta Maaf
Para pimpinan fraksi ini menyatakan langkah-langkah yang dilakukan Yasonna Laoly, keliru dan mengedepankan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan konflik internal PPP dan Partai Golkar.
"Kami menilai bahwa langkah-langkah beliau selaku menteri hukum sudah terlalu banyak melawan hukum, tidak menjunjung tinggi bahwa negara ini negara hukum dan lebih mengedepankan negara kekuasaan," tegas Ade Komarudin.
BACA JUGA: Subsidi Rp 1 Triliun Tak Masuk Akal, Ini Jumlah Idealnya
"Langkah kami memberikan warning kepada menteri hukum karena kedepankan negara kekausaan kami yakini presiden sekalipun akan setujui apa yang kami lakukan," lanjutnya.
Setelah itu, Ade meminta koleganya, Bambang Soesatyo, membacakan pernyataan sikap para pimpinan fraksi Koalisi Merah Putih di DPR RI yang berjudul "Melawan Begal Demokrasi atau Begal Politik". (ald/RMol)
BACA JUGA: Polri Bergerak Cari Data 21 ABK Hsiang Fu Chen yang Hilang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunda Kasus Samad-BW, Wakapolri Dicap Terjebak Opini Publik
Redaktur : Tim Redaksi