jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah honorer K2 tenaga teknis administrasi menyiapkan rencana besar untuk mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Rencana besar disiapkan setelah mereka merasa dipermainkan oleh pemerintah.
BACA JUGA: Calon PPPK Guru Belum Bisa Mengisi Daftar Riwayat Hidup, BKN Bilang Begini
"Kami sudah bosan dipingpong terus oleh pemerintah. Saatnya kami bangkit," kata Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi-Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN.com, Senin (22/11).
Dia mengungkapkan selama ini para pejabat saling lembar handuk dalam menyelesaikan masalah honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi. Akhirnya honorer K2 TTA selalu menjadi korban.
BACA JUGA: Kabar Gembira, PPPK 2019 Bakal Terima Tunjangan Jabatan Fungsional, Sebegini Nilainya
Itong mengatakan kemarin sudah dikibuli dengan janji akan diangkat menjadi PNS.
Kemudian dikhianati dengan digiring untuk mendaftar seleksi PPPK. Sekarang untuk persiapan usulan formasi PPPK 2022, honorer K2 TTA malah dipingpong apalagi rerata pendidikannya hanya SMA.
BACA JUGA: Perbuatan Bripda Johanes Sungguh Keterlaluan, Dipecat Malah Menggugat Kapolda
Pejabat pusat bilang daerah yang harus mengusulkan formasi TTA ke pusat. Pejabat daerah bilang menjalankan perintah dari pusat.
"Ini namanya saling lempar handuk, cuci kaki terus bobok," ucapnya.
Dia menyebutkan honorer K2 TTA sudah melakukan gerakan merapat ke daerah demi untuk mendapatkan formasi PPPK 2022.
Sayangnya yang didapat hanya kekecewaan bahkan sejumlah daerah malah merumahkan honorer K2 TTA. Contohnya di Kabupaten Solok, honorer K2 TTA tidak lagi dipekerjakan. Mereka dianggap permen karet, habis manis sepah dibuang
Untuk itu, kata Itong, harus ada pergerakan nyata dalam upaya mendapatkan status ASN,. Ada lima rencana yang sudah disiapkan, yaitu:
1. Aksi turun ke jalan di masing-masing daerah.
2. Mogok Kerja selama tujuh hari berturut-turut.
3. Pasang banner di sudut-sudut jalan yang strategis. Temanya honorer TTA-K2 Indonesia telah menjadi korban kebijakan. Juga ditambah dengan tagih janji Presiden Jokowi dan pemerintah.
4. Berkirim surat kepada KemenPAN-RB untuk audensi menanyakan enam kebijakan menPAN-RB untuk honorer K2.
5. Aksi nasional honorer TTA-K2 Indonesia di depan Kantor KemenPAN-RB dan longmarch ke Istana Presiden.
"Kami sudah menyiapkan data honorer K2 TTA yang benar-benar valid dan masih aktif bekerja. Bukan seperti database honorer K2 tahun 2010 versi BKN, itu banyak data bodongnya," pungkas Itong. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad