jpnn.com, MALANG - Dana bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) dari pemerintah pusat triwulan pertama 2017 (Januari–Maret), belum juga cair menjelang akhir bulan ini.
Akibatnya, beberapa kepala SMA/SMK di Kota Malang, Jatim, menjadi resah. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan operasional harian yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, sekolah hanya mengandalkan dana sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari siswa.
BACA JUGA: Duh Senangnya, Lebaran Nanti Tol Ini Sudah Bisa Dilalui
Itu pun belum semua siswa yang membayar SPP. Ditambah lagi, SMA/SMK di Kota Malang sudah tidak lagi mendapatkan aliran dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda), mulai Januari lalu.
Kepala SMAN 5 Kota Malang Anis Isrofin menyatakan, pemenuhan operasional sekolah selama tiga bulan ini hanya mengandalkan SPP.
BACA JUGA: Layak Diacungi Jempol, Rahmat Hebat!
Sebab, SPP satu-satunya pemasukan sekolah selain bosnas yang cair tiap tiga bulan sekali.
”Bosnas belum cair, sedangkan bosda sudah tidak ada. Hanya dana dari SPP yang bisa diandalkan,” ujar dia pada Jawa Pos Radar Malang kemarin (19/3).
BACA JUGA: Sudah Dimulai, Bayi Lahir Langsung dapat KTP
Oleh karena hanya mengandalkan SPP, sekolah menekan pengeluaran untuk efisiensi. Setelah tiga bulan berjalan ini, dia mengaku, sekolah rata-rata menghabiskan dana Rp 200 juta per bulan. Jadi, selama tiga bulan, sekolah mengeluarkan Rp 600 juta.
”Pengeluaran sekolah itu lebih diprioritaskan untuk GTT dan kebutuhan operasional sekolah,” jelasnya.
Jumlah tersebut bisa dipenuhi sekolah apabila siswa membayarkan SPP tepat waktu. Jika tidak, sekolah harus mencari dana talangan.
Berbeda dengan SMK yang biaya operasionalnya lebih besar. Kepala SMKN 6 Kota Malang Eko Pudjimartono menyampaikan, dana SPP yang diterima sekolah belum cukup untuk menutup biaya operasional sekolah.
”Kami terpaksa memanfaatkan dana talangan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional,” kata dia
Jumlah pengeluaran yang besar tidak hanya karena banyaknya GTT di sekolah. Namun, operasional alat-alat praktik juga membutuhkan dana besar.
Dengan begitu, sekolah membutuhkan pengeluarkan besar pula.
”Kalau jumlah talangannya, saya tidak begitu hafal,” jelas pria yang baru tiga bulan menjabat kepala sekolah di SMKN 6 tersebut.
Sementara itu, kemarin (19/3), Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, pencairan dana bosnas memang butuh waktu untuk memprosesnya.
Ada beberapa alasan yang membuat pencairan dana bosnas pada triwulan ini tidak berjalan mulus.
Yaitu, karena petunjuk teknis (juknis) tentang dana bosnas baru keluar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang diundangkan pada 27 Februari 2017. Juknis itu menjadi acuan dalam pencairan dana bosnas.
”Minggu ini, Insya Allah, dana tersebut akan segera dicairkan,” bebernya.
Kemoloran pencairan itu rupanya tidak hanya di SMA/SMK. Dana bosnas dan bosda untuk SD dan SMP di Kota Malang juga belum cair.
Kepala SDN Kotalama 1 Isnaeni menyatakan, pihaknya memanfaatkan dana talangan dari kas sekolah agar proses sekolah tetap berjalan lancar.
”Meskipun belum cair, agar biaya kebutuhan sekolah tetap berjalan, kami mencari pinjaman,” tambahnya.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Malang Atimah berharap agar para kepala SD di Kota Malang bersabar.
”Untuk dana bosda, sedang dalam proses menunggu peraturan wali kota (perwal) untuk dicairkan,” pungkasnya. (kis/c3/lid)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arek Malang: Please, Akhiri Dualisme Arema
Redaktur & Reporter : Soetomo