jpnn.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan kendala yang dihadapi kota Batam saat ini adalah ketersediaan lahan.
Untuk itu, BP Batam ingin memanfaatkan lahan-lahan milik shipyard yang tengah menganggur untuk ditawarkan kepada calon investor baru.
BACA JUGA: Ketua DPRD Batam Gebrak Meja di Rapat Paripurna Bea Gerbang
"Kami ingin berdiskusi dengan shipyard karena banyak lahan nganggur di lahan shipyard," ucap Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo belum lama ini.
Banyak investor yang datang, tapi Batam sepertinya sudah kehabisan lahan. Lahan untuk industri hanya 16 persen, sedangkan secara mayoritas lahan-lahan di Batam dikuasai pemukiman dengan persentase 28 persen.
BACA JUGA: Heboh, Penemuan Mayat Terduduk di Atas Sepeda Motor
"Diskusi ini diperlukan karena kami terikat perjanjian sewa lahan 30 tahun dengan shipyard. Tapi sekarang banyak shipyard yang tak aktif, katanya. Sektor shipyard memang tengah goncang saat ini karena turunnya harga minyak dunia. Mereka sepi orderan dan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.
"Mari kita diskusi untuk kepentingan industri," katanya.
BACA JUGA: Penambangan Pasir Ilegal Rambah Kawasan Bandara Hang Nadim
Sedangkan Ketua Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengatakan pihaknya tidak menolak penawaran tersebut.
Namun jika lahan shipyard yang nganggur ingin dikerjasamakan, maka gia meminta investor tersebut haruslah yang berusaha di bidang yang berkaitan juga dengan shipyard.
"Kami tak menolak. Tapi jika mau bekerjasama, bidang usaha investornya harus yang ada hubungannya dengan shipyard," tegasnya.
Contohnya investor yang mau membuat komponen kapal seperti baling-baling atau cat kapal. Lagipula pada saat permohonan alokasi awal, banyak pengusaha shipyard diberikan lahan-lahan yang sebagian besar berada di laut. Sehingga mereka harus melakukan reklamasi.
"Kami itu keluarkan investasi besar untuk bangun shipyard," ucapnya.
Terpuruknya shipyard saat ini kata Edi merupakan siklus normal. Makanya dia meminta kepada pemerintah daerah agar jangan menambah beban pengusaha shipyard dengan menaikkan upah minimum sektoral (UMS).
"Jangan naikkan gaji terus. Kontrollah harga kebutuhan di pasar.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Kepri Gagalkan Penyeludupan Benih Lobster ke Singapura
Redaktur & Reporter : Budi