JAKARTA -- Pertemuan tertutup Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dengan Pimpinan DPR RI untuk membahas molornya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai membuahkan hasilPasca pertemuan itu besar kemungkinan pihak Kemenag dan DPR mulai menunjukkan tanda-tanda melunak
BACA JUGA: Cost Structure TKI Malaysia Rampung
Indikasinya, Suryadharma Ali menyatakan bahwa opsi penurunan BPIH lebih dari USD100 masih sangat mungkin dilakukan"Penurunan itu bisa saja terjadi, namun konsekuensinya dengan mengurangi dana efisiensi haji sehingga pada musim haji mendatang BPIH bisa naik," kata Suryadharma usai membuka muktamar Mathlaul Anwar ke-13 di Serang, Banten, Sabtu siang kemarin
BACA JUGA: Orangutan dan Harimau Bukan Satu-satunya Masalah
Panja Haji Komisi VIII DPR dan pemerintah memang memutuskan untuk kembali menunda keputusan besaran BPIH
BACA JUGA: Ariel Tak Bisa Dituduh Menyebarkan?
Suryadharma merasa penurunan sebesar USD 36 itu sudah cukup pantas demi menjaga BPIH agar konstan hingga periode tahun depanKarena jika diturunkan terlalu besar dipastikan tahun depan BPIH akan naik kembaliKarena kelebihan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jamaah haji tetapi diambil dari dana optimalisasi.
"Pemerintah bisa saja menurunkan hingga USD 2.500 bahkan USD 2.000Tetapi konsekuensinya tabungan akan terserap habis pada tahun ini, sehingga tahun depan dipastikan naik," ujarnya berkali-kali.
Ketua Umum DPP PPP itu mengakui bahwa dana optimalisasi memang masih akan tersisa pasca penyelenggaraan ibadah haji tuntasNamun, sisa itu akan digunakan untuk kepentingan jamaah haji tahun mendatang"Jangan dianggap pemerintah atau Menteri Agama untung lho ya," kata dia.
Seperti diwartakan, anggota Panja Haji DPR, Muhammad Baghowi mengatakan, berdasarkan penghitungannya, BPIH tahun ini bisa turun sampai 119 dolarDia menjelaskan, penghitungan itu dengan asumsi harga pemondokan sebesar USD 2.700 dibayar jamaah, sedangkan sisanya yakni sekitar USD 300 disubsidi dana optimalisasi hajiDana optimalisasi adalah bunga dari setoran awal haji yang saat ini jumlahnya mencapai Rp1.172 miliar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gambiro membantah jika pihaknya dituding menghambat penetapan BPIH seperti yang dituduhkan KemenagRadityo menegaskan, dewan hanya menelaah lebih dalam BPIH agar bisa turun lebih banyak dan menguntungkan masyarakat.
Gambiro menceritakan, Panja Haji telah mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali pada waktu reses laluSayangnya, Menteri Agama sendiri tidak hadirLalu, dewan menyepakati asal diwakili oleh Dirjen Kemenag maka DPR tidak mempersoalkan"Namun, ketika datang hari yang ditetapkan, Dirjen tidak ada dan ikut dengan Sekjen Kemenag ke Tanah Suci mendampingi Menteri AgamaYang datang level direktur dan tidak mendapat mandat dan otorisasi untuk mengambil keputusan," ujar dia.
Radityo mengatakan, dampak dari tindakan itu yang memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait BPIH karena energi yang terkuras menunggu kelengkapan forumDia berharap pertemuan pada pekan depan akan menjadi forum terakhir untuk memutuskan besaran BPIH(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Laporkan Panja Haji ke Pimpinan DPR
Redaktur : Tim Redaksi