jpnn.com, BOGOR - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menyampaikan materi ajar Pancasila dari mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi akan diimplementasikan pada tahun ajaran 2023-2024.
"70 persen adalah praktek," sebut Karjono saat menjadi keynote speech pada acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), Senin (27/3).
BACA JUGA: Cegah Stunting, BPIP Siap Kerahkan Paskibraka untuk Mengampanyekan #CukupDuaTelur
Acara DKT tersebut membahas hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalaui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Bersama Kemendikbudristek di Bogor, Senin (27/3).
Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Utama itu menjelaskan wajib hukumnya penyusunan buku teks utama pendidikan Pancasila memahami Pancasila Sejati, Sejatinya Pancasila.
BACA JUGA: BPIP Gelar Bimtek Kepamongan, Lahirkan Paskibraka Berkarakter Pancasila
Selain itu, lebih banyaknya praktek dalam buku tersebut lantaran sebagai upaya mewujudkan Pancasila dalam tindakan atau Pancasila in action.
BACA JUGA: Simak! Begini Arahan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati untuk Kades Seluruh Indonesia
Acara DKT yang membahas hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalaui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Bersama Kemendikbudristek di Bogor, Senin (27/3). Foto: Dokumentasi Humas BPIP.
"Pancasila sejati merupakan dasar dan ideologi negara yang harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Karjono.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin KRT Radjiman Wedyodiningrat yang telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.
Selain itu, untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir Soekarno di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
Karjono juga menjelaskan sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan.
Kemudian disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Wakil Kepala BPIP itu juga menekankan rumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 yang dipidatokan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 hingga rumusan final 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Disampaikan juga di dalam Buku Mata Ajar Pancasila saat ini terdapat di dalamnya kewarganegaraan.
"Dalam UU Sisdiknas mengatur kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib, sedangkan dalam PP 4 Tahun 2022 dalam Pancasila ada kewarganegaraan, artinya Pancasila merupakan mata ajar wajib," sebutnya.
Karjono berharap kepada para penyusun, penelaah maupun penulis untuk satu pemahaman dan satu pandangan terhadap sejarah dan lahirnya Pancasila untuk BTUPP.
“Saya berharap kepada Bapak Ibu para penelaah, penyusun dan penulis tim teknis untuk satu pandangan atau satu pemahaman terhadap history Pancasila ini,” tegasnya.
Menurut Karjono, sejarah lahirnya Pancasila sudah ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan merujuk pada kearifan lokal sebagai sumber nilai Pancasila yang perlu dituangkan dalam Buku Teks Utama Pancasila.
Dalam kesempatan itu, Karjono juga mensosialisasikan Salam Pancasila yang digagas Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
"Salam Pancasila merupakan salam pemersatu bangsa, bukan berarti mengganti salam keagamaan, tetapi menyatukan keberagaman Indonesia," jelasnya.
Dia juga menyampaikan pentingnya Indoneisa Raya tiga stanza digaungkan kembali di sekolah-sekolah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Menurutnya, kdeologi Pancasila sangat penting dijaga dan diimplementasikan, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Setahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan dan yang sangat memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan Mata Ajar atau mata kuliah Pancasila.
"Ini semua menjadi keprihatinan kita, maka dari itu kita perlu perkuat upaya-upaya untuk memperkokoh Pancasila". Ujarnya.
Ia memaparkan akibat banyaknya penjegalan terhadap Pancasila banyak juga tantangan yang dihadapi seperti tingginya tingkat radikalisme dan terorisme kepada ASN, TNI, Polri, maupun kepada anak-anak generasi muda.
Meskipun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi benteng pertahanan yang ingin merusak Ideologi Negara.
PP 4/2022 mewajibkan mata ajar Pancasila ditarapkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia, mulai dari pendidikan formal dan nonformal.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo berharap kegiatan tersebut para penulis, penelaah dan penyusun memiliki pandangan yang sama tentang Buku teks Utama Pendidikan Pancasila SD/MI SMP/MTs dan SMA/ MA.
“Setelah ini selanjutnya akan dilakukan finalisasi terkait dengan layout cover dan sebagainya sehingga pertemuan kali ini diharpakan dapat menuntaskan penyususnan materi terkait dengan buku ini," terangnya.
Dia juga menjelaskan tim ini terdiri dari akademisi, praktisi pendidikan, sementara para penulis adalah dari guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan yang ditunjuk oleh BPIP dan Kemendikbudristek.
“Para penulis dan penelaah ini hari selanjutnya dibagi 12 kelas untuk mengoptimalkan tugas-tugasnya," pungkasnya.
Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Supriyatno berharap kepada tim untuk membuat buku supaya mudah dipahami dan menarik pada siswa.
Dia juga menekankan kepada tim penelaah, penulis dan penyusun untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya sehingga isi dari buku tersebut tidak ada persoalan setelah diimplementasikan kepada para siswa.
“Saya berharap dalam membuat narasi dalam bukunya itu lebih menarik bagi anak-anak kita," harapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring itu juga hadir Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof Agus Moh Najib, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga, serta puluhan penyusun, penulis dan penelaah dari berbagai kementerian dan lembaga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi