jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berharap Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi prajurit dan keluarganya. Ia mengingatkan jangan karena aturan-aturan yang ada justru menghambat pelayanan kesehatan sehingga berakibat pada tidak tercapainya sasaran untuk memelihara derajat kesehatan prajurit maupun keluarganya.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanatnya dibacakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr Didit Herdiawan di hadapan 237 peserta acara Rekonsiliasi Data Peserta dan Evaluasi Program Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (20/12). Acara tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19-21 Desember 2016.
BACA JUGA: Kasus Dipaksakan, Nyalla Harus Divonis Bebas
Menurut Panglima TNI, dengan mengikuti program ini diharapkan dapat tercapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bagi anggota TNI/PNS beserta keluarganya di manapun berada dan bertugas, baik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan TNI maupun fasilitas kesehatan pada umumnya.
“Saat ini jumlah peserta BPJS dari TNI/PNS beserta keluarganya telah mencapai sebanyak 1.524.201 peserta,” katanya.
BACA JUGA: MAKI Gugat KPK, Nih Alasannya
Menurut Jenderal Gatot, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan terkait pelayanan kesehatan maupun kepesertaannya. Di antaranya mengenai administrasi kepesertaan, akses pelayanan, regulasi, dukungan obat-obatan dan prosedur yang mungkin kurang sesuai harapan prajurit TNI, sumber daya manusia, serta sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun lapangan.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, hal ini sering memunculkan kritik bahkan timbul kesan negatif terhadap program jaminan kesehatan, yang bila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh BPJS.
BACA JUGA: Anggota TNI Gugur saat Bentrok Lawan Teroris Poso
“Saya menilai sangat tepat kegiatan Rekonsiliasi Data dan Evaluasi Program JKN-KIS bagi personel TNI tahun 2016 ini,” ujarnya.
“Kegiatan ini bisa menjadi sarana komunikasi antara peserta, fasilitas kesehatan TNI dalam pelaksana pelayanan kesehatan, dengan BPJS sebagai penyelenggara program JKN-KIS dan mampu menemukan penyelesaian masalah secara komprehensif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan efisien,” katanya.
Menurutnya, sampai saat ini TNI terlibat aktif dalam pelayanan BPJS, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan Perpang TNI Nomor 45 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan di lingkungan TNI.
“Saya minta kepada pejabat personel tiap angkatan agar segera menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan maupun masalah kepesertaan yang mungkin masih menjadi keluhan prajurit maupun keluarganya,” pungkasnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Berharap Fatwanya Jadi Undang-Undang
Redaktur : Tim Redaksi