BPK Temukan Rp 1,560 T Dana BOS-DPL Tak Jelas

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan dana BOS dan dana pendidikan lainnya (DPL) untuk tahun anggaran 2007/2008Pemeriksaan yang dilakukan pada 4.127 sekolah di 33 provinsi termasuk Sulut dan 62 pemkab/pemkot itu menunjukkan ada sekitar Rp 1,560 triliun dana yang penggunaannya tidak jelas.

Adapun rinciannya, 2.592 sekolah (62,84 persen) tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BPS dan DPL dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) senilai Rp 624,19 miliar

BACA JUGA: Kunci Jawaban UN Tersebar

Sementara, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pungutan, pemotongan dan menerima penyetoran kembali dana alokasi khusus (DAK) dan DPL dari sekolah senilai Rp 2,13 miliar, sehingga terjadi penyimpangan Rp 2,13 miliar.

Terungkap juga bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban dana safeguarding tidak sesuai ketentuan, yakni senilai Rp 2,40 miliarBerikut juga ada penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran senilai Rp 28,14 miliar, pembelian buku di luar juknis Rp 1,219 miliar, barang hasil pembelian DPL yang belum dimanfaatkan Rp 36,228 miliar, penitipan uang pajak DAK yang tidak disetorkan ke kas negara Rp 1,635 miliar.

Lantas, ada juga sisa dana BOS dan pendapatan jasa giro yang tidak disetor ke kas negara, sebesar Rp 23,393 miliar, serta aset hasil bantuan pemerintah pusat yang tidak jelas status kepemilikannya sebesar Rp 744,805 miliar

BACA JUGA: Rp 624 M Dana BOS Terindikasi Menyimpang

Ditemukan juga oleh BPK, adanya pelaksanaan pekerjaan DAK tidak secara swasekelola yang diarahkan pada rekanan tertentu, dengan nilai sebesar Rp 96,718 miliar.

"Selain temuan itu, BPK juga menemukan bahwa 47 SD dan 123 SMP di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu, serta penyaluran dana BOS di 32 provinsi terlambatHal ini mengakibatkan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu belum tercapai sepenuhnya

BACA JUGA: Pojok Antikorupsi Disambut Antusias

Selain itu, banyak sekolah yang dana operasional sekolahnya tidak tersedia tepat waktu dan terpaksa meminjam dana dari pihak lain untuk keperluan operasional," papar Ketua BPK RI Anwar Nasution.

Meski demikian, walau masih ditemukan banyak penyimpangan dana BOS-DPL, namun menurut Anwar pula, secara umum pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya telah cukup baik(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa Berprestasi Bebas Masuk PT