BPLS Keluhkan Warga Sekitar Lapindo Enggan Direlokasi

JAKARTA - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengeluhkan keengganan warga sekitar kawasan itu untuk direlokasiPadahal menurut BPLS, pemerintah telah menyediakan dana untuk perpindahannya.

"Sampai sekarang, masih banyak warga yang bertahan di sekitar kawasan luapan lumpur

BACA JUGA: Susno Mulai Disidang Besok

Makanya kami kesulitan untuk memindahkan mereka ke tempat baru," ungkap Sekretaris BPLS, Adi Sarwoko, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/9).

Pernyataan Adi ini muncul menanggapi kritikan Sri Sadarestu, politisi PDIP dari Jatim"Ini BPLS selalu minta tambahan anggaran

BACA JUGA: Pramuka Bukan Organisasi Kepemudaan

Tapi masih banyak warga Lapindo yang belum mendapatkan ganti rugiMereka malah masih tinggal di penampungan, dan (dengan) rumah yang tidak layak," kritik Sri.

Adi sendiri mengakui bahwa relokasi masih berjalan lambat

BACA JUGA: Tjatur: Kalau Mau Ribut, Dari Dulu Dong!

Meskipun katanya, pemerintah telah memberikan kompensasi agar warga sekitar (lokasi lumpur) Lapindo mau pindah ke lokasi baru.

Disebutkannya, BPLS telah mengalokasikan dana relokasi untuk sembilan RTDi mana satu kepala keluarga (KK) mendapatkan Rp 2,5 juta per tahun untuk kontrak rumahSedangkan biaya pindah adalah Rp 500 ribu per KK, dengan biaya hidup Rp 300 ribu per KK"Untuk biaya hidup ini, kita berikan per triwulan," ucapnya lagi(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Oktober, SBY Kirim Calon Kapolri ke DPR