"Sampai sekarang, masih banyak warga yang bertahan di sekitar kawasan luapan lumpur
BACA JUGA: Susno Mulai Disidang Besok
Makanya kami kesulitan untuk memindahkan mereka ke tempat baru," ungkap Sekretaris BPLS, Adi Sarwoko, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/9).Pernyataan Adi ini muncul menanggapi kritikan Sri Sadarestu, politisi PDIP dari Jatim
BACA JUGA: Pramuka Bukan Organisasi Kepemudaan
Tapi masih banyak warga Lapindo yang belum mendapatkan ganti rugiAdi sendiri mengakui bahwa relokasi masih berjalan lambat
BACA JUGA: Tjatur: Kalau Mau Ribut, Dari Dulu Dong!
Meskipun katanya, pemerintah telah memberikan kompensasi agar warga sekitar (lokasi lumpur) Lapindo mau pindah ke lokasi baru.Disebutkannya, BPLS telah mengalokasikan dana relokasi untuk sembilan RTDi mana satu kepala keluarga (KK) mendapatkan Rp 2,5 juta per tahun untuk kontrak rumahSedangkan biaya pindah adalah Rp 500 ribu per KK, dengan biaya hidup Rp 300 ribu per KK"Untuk biaya hidup ini, kita berikan per triwulan," ucapnya lagi(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Oktober, SBY Kirim Calon Kapolri ke DPR
Redaktur : Tim Redaksi