Tjatur: Kalau Mau Ribut, Dari Dulu Dong!

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, mempertanyakan sikap anggota DPR yang memprotes Keputusan Presiden (Keppres) memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Yudisial (KY)Menurutnya, kalau mau diprotes, seharusnya itu dilakukan sebelum Keppres dikeluarkan, karena masalah perpanjangan masa jabatan KY sudah dibicarakan di Komisi III bulan Juli.

"Kalau mau ribut, dari dulu dong! Kan sudah dibicarakan di Komisi III dengan pemerintah," kata Tjatur, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

Menurut Tjatur yang adalah legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dalam rapat Komisi III dengan pemerintah (Juli lalu) disepakati bahwa masalah KY diserahkan langsung kepada pemerintah

BACA JUGA: 3 Oktober, SBY Kirim Calon Kapolri ke DPR

"Seluruh anggota Komisi III hadirDan kita serahkan kepada pemerintah untuk mengambil jalan keluar, sesuai dengan produk hukum perundang-undangan yang ada

BACA JUGA: Gubernur Sulsel Ikut Redakan

Karena itu keluarlah Keppres," ujarnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, anggota Komisi III dari PDIP, Gayus Lumbuun, dalam sidang paripurna DPR mengatakan bahwa Presiden telah berkali-kali melakukan pelanggaran administrasiSelain melanggar dalam mengangkat Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, Presiden menurutnya juga melanggar saat memperpanjang masa jabatan komisioner KY

BACA JUGA: Gamawan: Ini Perkelahian Biasa

Karena itu katanya, DPR perlu bersikap dan menyampaikan masukan kepada Presiden, agar pelanggaran tidak terulang lagi.

Seperti diketahui, Presiden SBY baru-baru ini memperpanjang masa jabatan komisioner KYPerpanjangan itu berlaku melalui Keppres No 82, yang diterima pihak KY pada Jumat (30/7) laluMasa kerja komisoner KY periode 2005-2010 sendiri sebenarnya berakhir pada Senin (2/8) lalu.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai bahwa pelanggaran konstitusi itu karena para pembantu Presiden yang teledor memberikan pertimbangan kepada atasannyaKarena itu, anggota Komisi III bidang hukum itu meminta kepada Presiden untuk membenahi lingkup Istana, agar tidak salah (lagi) mengambil keputusan dalam memilih Kapolri pengganti Bambang Hendarso Danuri(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Belum Siap Terima Dana Norwegia