jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebut uji klinis tahap satu Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah, sehingga tak mengizinkan untuk lanjut di tahapan berikutnya.
Azis meminta BPOM memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai protokol atau standar uji klinis dan pemberian izin vaksin di Indonesia baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.
BACA JUGA: Melki Tangkap Kesan Kemenkes dan BPOM tidak Mendukung Vaksin Nusantara
Menurut dia, hal ini diperlukan sehingga kedua vaksin tersebut memiliki prosedur pemberian izin dan tahapan uji klinis yang sama sebelum diizinkan untuk digunakan di Indonesia.
"BPOM menyatakan uji klinis I Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin, sehingga izin uji klinis II Vaksin Nusantara tidak diizinkan,” kata Azis, Sabtu (13/3).
BACA JUGA: DPD RI Minta BPOM Tidak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Oleh karena itu, Azis meminta BPOM menginformasikan kepada tim uji klinis Vaksin Nusantara terkait persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. “Supaya uji klinis yang dilakukan tim Vaksin Nusantara memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan suatu vaksin,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah dan BPOM untuk terus mendukung penelitian dan pengembangan vaksin maupun obat-obatan buatan dalam negeri. Menurutnya, hal ini sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19 sehingga Indonesia dapat lebih mandiri di bidang farmasi.
BACA JUGA: Vaksin Nusantara yang Dikembangkan Tim Terawan Masuk Tahap Evaluasi di BPOM
"Langkah ini merupakan upaya agar kita tidak bergantung pada vaksin ataupun obat-obatan impor, serta untuk percepatan akses ketersediaan vaksin dari dalam negeri,” kata Azis Syamsuddin. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy