jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) membangun kerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID).
Program kerja yang diusung berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT).
BACA JUGA: Inovasi Samsat 4.0 dan Eko-Tren Bawa Jatim Sabet Penghargaan IGA Award Kemendagri
Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Adapun sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dibahas bersama dalam rapat persiapan implementasi kerja BSKDN dengan USAID-ERAT.
BACA JUGA: Gelar FGD Siswakeudes, Kemendagri Ingin Digitalisasi Pengawasan Desa Berkembang
Acara itu diselenggarakan di Aula BSKDN, Jakarta, Kamis (5/1).
Dalam paparannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membeberkan 7 program kerja samanya dengan USAID-ERAT.
BACA JUGA: Kemendagri Serahkan Data DP4 ke KPU RI, Ratusan Juta Penduduk Potensial jadi Pemilih
Program kerja tersebut meliputi penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
Kemudian penguatan kolaborasi dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemda) dan memfasilitasi pertukaran dan pembelajaran inovasi daerah.
Program kerja sama selanjutnya yakni meningkatkan kapasitas pemprov untuk analisis data dan produksi pengetahuan, fasilitasi pertukaran dan replikasi inovasi daerah, penguatan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan.
Tak hanya itu, program ini juga menguatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan smart city dan transformasi digital.
"Kerja sama ini sangat penting, untuk merealisasikan beberapa tugas dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri terutama yang disampaikan melalui BSKDN untuk dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan resources berupa tenaga ahli dan bentuk yang lain yang kami dapatkan dari USAID-ERAT," ungkap Yusharto dalam siaran pers.
Selanjutnya, Yusharto mengaku pihaknya dengan USAID-ERAT juga akan meningkatkan fungsi pengukuran indeks yang dikembangkan BSKDN.
Upaya tersebut merupakan bagian dari subkegiatan penguatan sistem monev.
Adapun indeks yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
"Salah satu indeks yang kini sering ditanyakan kapan peluncurannya adalah IKKD. Ada beberapa kepala daerah yang mengutarakan kebutuhannya mengenai IKKD," jelasnya.
Yusharto menambahkan IKKD merupakan indeks yang mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan.
Keberadaan IKKD tersebut akan menentukan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dengan demikian, Yusharto berharap setiap kepala daerah dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.
"Dengan IKKD, harapan kami kepala daerah dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih efektif dan efisien," tambahnya.
Sejalan dengan itu, Direktur USAID-ERAT Indonesia Erman Rahman mengungkapkan pihaknya turut mendukung BSKDN dan berbagai komponen lain di Kemendagri dalam melakukan perbaikan tata kelola pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia.
"Kami sepakat untuk bergerak cepat mendukung perbaikan tata kelola di tingkat pusat maupun daerah agar pelayanan publik semakin baik," pungkasnya. (tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpu Pemilu Terbit, Kemendagri: Dibutuhkan sebagai Landasan Hukum
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga