jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri tengah menyusun kajian strategis terkait model inovasi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi.
BACA JUGA: BSKDN Sosialisasi Aplikasi IKKD, Siapa Kepala Daerah dengan Kinerja Terbaik?
Perguruan tinggi yang dilibatkan, antara lain Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Tadulako (UNTAD).
Yusharto mengatakan, pelibatan kalangan kampus itu untuk menghadirkan hasil kajian yang berkualitas.
BACA JUGA: Yusharto Tegaskan BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
"Saya harap kajian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan pemulihan ekonomi di daerah masing-masing," tutur Yusharto dalam Seminar Hasil Kajian Strategis Kebijakan Model-Model Inovasi Daerah secara Digital dan Non Digital untuk Peningkatan PAD Tahun 2022 yang berlangsung secara virtual dari Aula BSKDN Jakarta, Kamis (17/11).
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang terlibat tersebut bukan hanya menjadi mitra pemerintah pusat. Namun, mereka dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah (Pemda).
BACA JUGA: BSKDN Melibatkan UGM & UI Demi Nominator IGA 2022 yang Berkualitas
Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini terutama dalam meningkatkan inovasi tata kelola pemda, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
"Dengan kolaborasi tersebut saya harap daerah dapat terus berinovasi demi peningkatan PAD-nya masing-masing," tambah Yusharto.
Yusharto mengungkapkan, kajian tersebut menghasilkan sejumlah model upaya peningkatan PAD, baik secara digital maupun non-digital.
Berbagai model tersebut dapat menjadi rujukan dan rekomendasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah demi perbaikan ekonomi berkelanjutan.
Dia berharap, setiap inovasi yang dilakukan daerah tidak hanya dipandang sebagai pengetahuan belaka. Namun, inovasi tersebut menjadi budaya termasuk strategi untuk meningkatkan PAD.
"Karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tetapi ada di setiap urusan pemerintahan," imbuh Yusharto.
Contoh Inovasi Daerah Kota Palembang
Dalam seminar tersebut para penyaji memaparkan berbagai hasil kajiannya.
Penyaji dari UNSRI Lina Dameria Siregar mengungkapkan sejumlah data terkait inovasi daerah di Kota Palembang. Salah satu inovasinya yakni Pendaki Muda atau Pendamping Dalam Kegiatan Pengelolaan Pajak Derah Kota Palembang.
Keberadaan inovasi non-digital tersebut sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perpajakan daerah hingga menguji tingkat kepatuhan dan ketaatan wajib pajak.
Inovasi tersebut juga berperan untuk mengantisipasi kebocoran dan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Lina menjelaskan, kendati telah sudah ada inovasi, dalam pelaksanaannya perpajakan di daerah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini seperti belum efektifnya sistem pendataan wajib pajak.
"Hal ini berdampak pula masih rendahnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena sebagai salah satu syarat administrasi dalam pelayanan dan pembayaran BPHTB yaitu dengan melunasi pembayaran PBB perkotaan," paparnya. (rls/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu