jpnn.com, JAKARTA - Pentolan para guru hononer mengkritisi kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang program 1 juta PPPK guru.
Pengurus Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Hasna menilai kebijakan tersebut salah sasaran.
BACA JUGA: Karyawan Pabrik Bisa Lulus PPPK Guru Tahap 2, Honorer Asli Malah Tersingkir, Kok Bisa?
Anehnya, kata dia, Mendibudristek Nadiem dengan bangga mengatakan akan mengangkat 1 juta PPPK guru pada tahun ini.
Mas Nadiem juga mengeklaim program tersebut merupakan gebrakan pertama selama 10 tahun terakhir dan belum pernah ada dalam sejarah Indonesia.
BACA JUGA: Pemberkasan NIP PPPK Guru: Urus Suket Kesehatan Berhari-hari, Waktu Mepet, Honorer Stres
"Waduh, baru angkat PPPK sudah sangat bangga. Kalau angkat guru honorer menjadi PNS baru prestasi dan kami angkat jempol," kata Hasna kepada JPNN.com, Kamis (30/12).
Hasna menyatakan persoalan honorer muncul akibat pemerintah melakukan moratorium pengangkatan PNS.
Oleh karena itu, para guru honorer ketika masih berusia di bawah 35 tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS.
Nah, ketika guru honorer sudah tidak muda lagi, lanjut dia, pemerintah justru membuka rekrutmen ASN secara besar-besar, tetapi bukan untuk CPNS melainkan PPPK.
Hasna mengatakan seharusnya pemerintah menuntaskan terlebih dahulu persoalan guru honorer K2.
Selanjutnya, tutur Hasna, pemerintah baru menuntaskan persoalan honorer non-K2 di sekolah negeri.
Dia menambahkan ketika rencana perekrutan guru PPPK belum mencapai 1 juta orang, pemerintah baru mengambil guru besertifikasi pendidik (beserdik).
Namun, yang terjadi saat ini justru banyak sekolah swasta kekurangan guru. ?Selain itu, lanjut dia, sekolah negeri bakal mengeluarkan guru karena guru-guru swasta akan masuk.
"Tes PPPK sudah kami jalani, nyatanya malah tambah masalah. Makanya, kalau mengambil kebijakan jangan gegabah, tetapi dipikirkan secara matang," ungkap Hasna. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad