jpnn.com, JAKARTA - Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) di akun SSCASN BKN tinggal beberapa hari lagi. Sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pengisian DRH hanya sampai 10 Januari 2021.
Sejumlah guru honorer mengungkapkan kesulitan mereka saat mengurus dokumen pemberkasan NIP PPPK guru.
BACA JUGA: Hari ke-4 Pengisian DRH, Daerah Ini Belum Pemberkasan NIP PPPK, Guru Honorer: Waktu Mepet
Mereka mengaku yang paling dirasakan berat ialah surat keterangan (suket) kesehatan yang meliputi keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, surat bebas HIV/AIDS, surat kesehatan jasmani rohani seperti kesehatan jiwa, jantung, dan mata.
"Saya sudah dua hari ini belum selesai suketnya. Yang baru selesai SKCK dari kepolisian," ungkap Sri Hariyati, guru honorer K2 dari Kabupaten Blitar kepada JPNN.com, Selasa (28/12).
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK 2021: Honorer Negeri Merasa Berjuang, Guru Swasta Beserdik yang Menang
Dia mengungkapkan mengurus Suket di Kediri karena lebih murah dibandingkan Blitar. Ternyata begitu di Kediri, Sri harus bolak-balik dua hari. Itu pun masih harus antre panjang.
Guru honorer K2 yang sudah mengabdi 26 tahun ini mengantre sejak Subuh. Namun, belum ada tanda-tanda mendapatkan giliran dipanggil.
BACA JUGA: Petrus Selestinus Dorong Revisi Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri
"Saya pakai jalur pribadi dengan harapan bisa cepat. Ternyata di Kediri juga banyak yang urus Suket Kesehatan kolektif, jadi, makin lama," keluh Sri yang juga ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar ini.
Kondisi serupa dialami guru honorer di Kabupaten Tuban. Sebanyak 1.320 guru honorer yang diurus kolektif Pemda. Mereka dibagi 6 hari sehingga tidak terjadi kerumunan.
Sayangnya pelayanannya dinilai lambat oleh guru honorer. Damanhuri, guru honorer non-K2 dari Kabupaten Tuban mengungkapkan kekecewaannya.
"Penanganan Pemkab Tuban terkait tes kesehatan dan SKCK semuanya lambat. Pemda dan BKPSDM kurang tanggap makanya antreannya panjang," kata Damanhuri yang juga waketum Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI).
Baik Sri maupun Damanhuri berharap BKN akan memperpanjang masa pengisian DRH. Jangan hanya sampai 10 Januari 2022, mengingat banyak yang melakukan pemberkasan sementara fasilitas kesehatan terbatas.
"Kalau lambat begini, waswas juga enggak keburu isi DRH. Mudah-mudahan ada kebijakan dari BKN," pinta Damanhuri.(esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenti Garnasih: Ini Bentuk Keprihatinan Kepada Korban Kejahatan Seksual
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad