jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan angka defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 bertambah.
Awalnya defisit dalam Rancangan APBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR pertengahan Agustus lalu dipatok 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 971,2 triliun.
BACA JUGA: Bu Menkeu: Kontraksi Ekonomi 5,3 Persen, Indonesia Relatif Masih Bertahan
Namun, defisit APBN 2021 itu akan naik 0,2 persen menjadi 5,7 persen.
Menurut Sri, keseimbangan primer (selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang) pada APBN 2021 akan menjadi Rp 633,1 triliun. Menurutnya, angka itu lebih tinggi Rp 32,5 triliun dari asumsi dalam RAPBN 2021, yakni Rp 597,9 triliun.
BACA JUGA: Begini Prediksi Sri Mulyani soal Kondisi Ekonomi Indonesia pada 2021, Semoga Ada Titik Terang
“Dengan keseimbangan primer defisit tersebut, keseluruhan defisit anggaran APBN 2021 akan mencapai Rp 1.006,4 triliun atau naik menjadi 5,7 persen dari PDB. Kenaikan sebesar Rp 35,2 triliun atau 0,2 persen dari PDB kita,” kata Sri saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jumat (11/9).
Mantan petinggi Bank Dunia yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, jumlah utang akan meningkat karena defisit melebar.
BACA JUGA: Defisit Melebar, Misbakhun Ingatkan Bu Sri Mulyani Menghemat Biaya Utang
Jumlah utang dalam RUU APBN 2021 yang awalnya dipatok Rp 1.142 triliun akan menjadi Rp 1.177,4 triliun atau mengalami kenaikan Rp 34,9 triliun.
Menteri yang kondang dengan inisial SMI itu mengatakan, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) Rp 1207.3 triliun. “Ini adalah penerbitan SBN neto,” tegasnya.
Ani dalam kesempatan itu juga memerinci postur sementara RAPBN 2021. Berdasar pembahasan bersama pemerintah dan Banggar DPR, postur APBN tahun depan berubah dari Rp 1.776,4 trilun menjadi Rp 1.743,6 triliun atau turun Rp 32,7 triliun.
Untuk pendapatan dalam negeri diperkirakan mengalami penurunan dari Rp 1.775,5 triliun menjadi Rp 1.742,7 triliun atau turun Rp 32,7 trilun.
Penerimaan pajak juga diperkirakan turun dari Rp 1.268,5 triliun menjadi Rp 1.229,6 triliun atau mengalami penurunan 38,9 persen. Adapun pendapatan dari bea cukai diperkirakan mengalami kenaikan Rp 1,5 triliun menjadi Rp 215 triliun dari sebelumnya Rp 213,4 triliun.
PNPB juga diperkirakan naik dari Rp 293,5 triliun menjadi Rp 298,2 triliun atau meningkat Rp 4,7 triliun. Kenaikan itu dari kontribusi pendapatan sumber daya alam (SDA) terutama migas karena ada penurunan cost recovery.
PNBP lainnya dari Kemenkominfo ditargetkan naik dari Rp 86,2 triliun menjadi Rp 88,2 triliun. Sementara pendapatan dari domestic market obligation (DMO) karena cost recovery naik sebesar Rp 150 milar dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 4 triliun.
Untuk belanja negara mengalami peningkatan dari Rp 2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750 triliun atau naik Rp 2,5 triliun. “Ini terutama berasal dari pos belanja pemerintah pusat yang merupakan belanja non-K/L yaitu untuk cadangan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Selanjutnya untuk belanja non-K/L meningkat dari Rp 921 triliun menjadi Rp 924,7 triliun atau mengalami kenaikan Rp 3,3 triliun. Untuk dana transfer ada kenaikan Rp 800 miliar dari Rp 796,3 triliun menjadi Rp 795,5 triliun.
“Terutama dari transfer ke daerah dana bagi hasilnya yang meningkat. Untuk dana desa, DAU, dan DAK masih tetap,” tuntasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy