jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pajak tetap diberikan pada tahun depan, tetapi akan lebih selektif.
“Insentif pajak tetap diberikan namun lebih selektif dan terus dilakukan akuntabilitasnya, terutama dengan Menteri Investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin (16/8).
BACA JUGA: Arief Puyuono Minta Sri Mulyani Jangan Nakut-nakuti Rakyat: Tuhan Itu Adil Bu
Eks Direktur Pelaksana Banak Dunia itu menuturkan insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur bersama Menteri Investasi akan menghasilkan investasi yang berkualitas.
"Pemerintah juga akan terus melakukan reformasi perpajakan pada tahun depan melalui berbagai cara dan upaya untuk menunjang pendapatan negara," tegasnya.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Sri Mulyani soal Anggaran Kartu Prakerja
Sri Mulyani membeberkan pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp 1.840,7 triliun, meliputi penerimaan perpajakan Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan 2022 difokuskan pada perluasan basis pajak, terutama objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.
BACA JUGA: Sri Mulyani Tak Tinggal Diam Melihat Nasib PKL Alun-Alun Klaten
Di samping itu penguatan sistem perpajakan baik dalam investasi core tax maupun dalam bisnis proses.
“Inovasi penggalian potensi perpajakan baru akan dilakukan karena diharapkan dengan iklim investasi yang lebih baik maka akan muncul berbagai potensi penerimaan pajak,” katanya.
Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga akan memperluas kanal pembayaran pajak, sehingga memudahkan masyarakat membayar.
Pemerintah turut menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan wajib pajak serta mereformasi baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi, dan informasi maupun regulasi.
"Pemerintah juga akan membuat administrasi perpajakan yang lebih mudah dan lebih simpel yang mampu memberikan kepastian serta keadilan," jelas Sri Mulyani.
Perempuan kelahiran Bandarlampung itu memastikan akan terus mengikuti tren kebijakan perpajakan global dan memanfaatkan kesempatan Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk melihat implementasi dari banyak persetujuan global taxation.
Sri Mulyani juga menegaskan berbagai reformasi perpajakan ini dilakukan untuk membangun sistem yang sehat dan adil terutama dari sisi polusi insentif kompetitif dan progresif dari tax serta mengurangi distorsi dari exemption.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membuat lebih sustain dan disertai dengan kesehatan APBN,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia