jpnn.com - JAKARTA – Rencana Kementerian BUMN menggabungkan Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus mendapat penolakan dari internal Pertamina. Sebab, mereka menganggap belum ada alasan jelas soal rencana itu.
Wakil Ketua Serikat Pekerja PGE (SPPGE) Sentot Yulianugroho mengatakan, mereka tidak sendirian dalam menolak rencana itu. Sebab, ada Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang meminta Kementerian BUMN untuk tidak gegabah dalam menjalankan rencana bisnis bagi dua perusahaan pelat merah itu.
BACA JUGA: Target 95 Ribu Rumah Swadaya, Terealisasi Hampir 97 Ribu
Sedangkan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis (10/11) juga tidak memunculkan solusi. ’’Konsepnya belum terjawab, itu seperti menanam bom waktu,’’ katanya, Jumat (11/11).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pertemuan dengan Rini berlangsung di kantor pusat Pertamina. Namun, pertemuan hanya sekitar 30 menit sehingga tidak ada banyak waktu untuk berdiskusi. Apalagi, dia menganggap pertemuan itu belum menguraikan dengan jelas maksud pengambilalihan PGE oleh PLN.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Padat Karya
’’Yang disampaikan rencana sinergi dari sisi pemerintah. Tapi, soal konsep justru tidak terjawab,’’ imbuhnya.
Menurut Sentot, bom waktu adalah potensi gugatan arbitrase yang dilakukan para Kontraktor Kontrak Operasi Bersama terhadap Pertamina dan PGE. Gugatan berdasar pada tidak bisanya mempertahankan wilayah kerja panas bumi (WKP).
BACA JUGA: Kemenpar Raih China Travel Award 2016
Bom waktu lainnya adalah terulangnya kasus Geodipa Energy dan Karaha Bodas yang menjadi rapor merah PLN dalam menangani bisnis panas bumi. Dia lantas mengungkit bagaimana Geodipa tersandera masalah hukum. Itu terjadi karena pengalihan dari bekas Kontraktor Kontrak Operasi Bersama di Dieng dan Patuha tidak dilakukan secara matang.
Ketua SPPGE Bagus Bramantiao menambahkan, apa yang disampaikan Rini masih abu-abu. ’’Bu Menteri hanya bilang, apa salahnya PLN masuk di PGE?’’ ucapnya.(dim/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Investasi untuk Tutupi Penurunan Dana Alokasi Khusus
Redaktur : Tim Redaksi