jpnn.com, TEGAL - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau pendataan, verifikasi dan validasi kapal nelayan dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan, yang sedang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat (2/2).
Pendataan kapal nelayan tersebut dilakukan untuk memastikan ukuran kapal dan alat tangkap yang digunakan sudah ramah lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets) yang resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.
BACA JUGA: Empat Rekomendasi Fraksi PKS untuk Susi Pudjiastuti
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah bekerjasama dengan beberapa perbankan BUMN, untuk memfasilitasi permodalan para nelayan.
Susi menambahkan, para nelayan bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk mendukung permodalan pergantian kapal.
BACA JUGA: Ini Kabar Gembira Bagi Nelayan Pengguna Cantrang
"Kami udah nyedian fasilitas pinjaman dari bank. Itu bisa digunakan," lanjutnya.
BRI dalam hal ini salah satu perbankan BUMN yang digandeng KKP mendukung penuh fasilitas peminjaman modal untuk para nelayan mengganti alat tangkapnya.
BACA JUGA: Cantrang Tetap Digunakan, Kasihan Anak Cucu Kita
Sebelumnya, pemerintah melalui tim khusus penyelesaian pengalihan alat tangkap ikan yang dilarang sudah mulai bergerak sejak Kamis (1/2). Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dari pertemuan antara perwakilan nelayan dengan presiden di Istana Presiden dua pekan lalu.
Susi juga kembali mengingatkan bahwa telah disepakati penggunaan alat tangkap cantrang tetap beroperasi hingga pengalihan alat tangkap nelayan selesai.
Pemerintah juga memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut dengan kondisi tidak ada penambahan kapal cantrang. Kapal yang berlayar juga harus diukur ulang dan hanya berlayar di Pantai Utara Pulau Jawa.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertemuan dengan Jokowi Belum Tuntaskan Polemik Cantrang
Redaktur & Reporter : Yessy