jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR memberikan empat rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menyelamatkan nelayan dan laut Indonesia.
Pertama, pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap cantrang sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Saya Memang Begini Orangnya
Persoalan alat tangkap cantrang ini sudah terjadi lebih dari tahun tahun, namun belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution.
“Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat diskusi publik Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia, Kamis (1/2) di gedung DPR, Jakarta.
BACA JUGA: Ini Kabar Gembira Bagi Nelayan Pengguna Cantrang
Kedua, pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya.
Pemerintah mesti fokus untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
BACA JUGA: Dilarang Berjoget, Tiga Nelayan Habisi Pemilik Warung Tuak
Ketiga, pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam.
Keempat, pemerintah harus meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir.
“Serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Jazuli menuturkan, realitas masalah kelautan Indonesia utamanya pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, impor hasil perikanan dan rentannya sumber daya laut dari ancaman illegal, unregulated dan unreported fishing termasuk pencurian ikan.
"Ketiga persoalan tersebut selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun,” kata anggota Komisi I DPR ini.
Dia mengatakan pemerintah sekarang ini sebenarnya telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman termasuk di dalamnya adalah kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.
Selama tiga tahun telah membuat kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan tersebut mulai dari pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan lain-lain.
Namun demikian, selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap termasuk cantrang dan persetujuan impor garam industri," jelasnya.
Narasumber diskusi ini antara lain Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI), yang diwakilkan oleh dua Dirjen Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar, anggota Komisi IV DPR FPKS Andi Akmal Pasluddin, dosen IPB Zulhamsyah Imran dan Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai dari Istana, Beri Nama Anaknya Putri Cantrang
Redaktur & Reporter : Boy