jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mendesak pemerintah menuntaskan penetapan NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama.
Sebab, sebanyak 50 ribu honorer K2 yang lulus PPPK pada Februari lalu sampai saat ini belum mengantongi NIP.
BACA JUGA: Marah, Pentolan Honorer K2 Sampaikan Kalimat Pedas untuk Pemerintah
"Setop saling lempar handuk. Kalau dilempar-lempar terus, saya dan kawan-kawan akan datangi BKN dan KemenPAN-RB. Sekalian demo saja," kata Titi kepada JPNN, Rabu (10/7).
BACA JUGA: Marah, Pentolan Honorer K2 Sampaikan Kalimat Pedas untuk Pemerintah
BACA JUGA: Mengapa NIP PPPK Jalur Honorer K2 Belum Terbit? Nih Penjelasan BKN
Menurut Titi, pemerintah harus menuntaskan masalah honorer K2 satu demi satu.
Sebelum membuka PPPK tahap kedua, sambung Titi, pemerintah harus menyelesaikan yang sudah direkrut terlebih dahulu.
BACA JUGA: Sudah 50 Ribu Honorer K2 Lulus PPPK, Tetapi Payung Hukum Belum Ada
"Kenapa, sih, enggak selesaikan dahulu satu-satu? Yang tahap pertama saja masih dicuekin, enggak diurus, malah sudah koar-koar buka tahap kedua. Mau buat rencana apa sebenarnya pemerintah ini? Kelihatannya, kok, pada anti dengan honorer K2," terangnya.
Dia menambahkan, honorer K2 sudah mengikuti kemauan pemerintah. Namun, honorer K2 dibiarkan menunggu sesuatu yang tidak ada ujungnya.
"Maunya pemerintah sebenarnya apa untuk honorer K2? Yang jelas ngomongnya. Jadi, enggak buat bikin bingung," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrutmen PPPK Tahap Pertama Bermasalah, Honorer K2: Tahap Kedua Juga Bakal Kacau Balau
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad